PASARWAJO – Ribuan tenaga honorer lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton meminta agar nasibnya lebih diperhatikan dan segera diangkat menjadi PNS.
Ribuan tenaga honorer tersebut mengadukan nasibnya ketika bertatap muka dengan Asisten III setda Buton Makmur SH, kepala BKD Buton drs Zanuriah di gedung serba guna Wakaka Pasarwajo, Selasa (12/12).
Dalam penyampaiannya, Makmur mengatakan, tenaga honore di Kabupaten Buton mencapai ribuan. Meski begitu, Pemda terus memikirkan cara agar para honorer mendapat upah yang layak.
“Kita sudah wanti-wanti agar para tenaga honorer yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, segera dilaporkan agar tidak perlu lagi diperpanjang honornya,” beber Makmur.
Diakuinya, penerimaan honorer bertambah terus ini namun kebanyakan para honorer belum mendapatkan gaji alias honor sehingga di setiap SKPD diminta agar perbanyak kegiatan yang melibatkan tenaga honorer sehingga bisa mendapatkan honor yang bagus.
Dia juga menegaskan semua honorer wajib masuk setiap. Kehadiran akan menjadi pertimbangan khusus dari atasan.
Kepala BKD Buton, drs Zanuriah mengatakan jumlah honorer di Buton yang mendapatkan gaji sebanyak 2360 orang sementara yang tidak mendapat gaji 600 orang. Hal ini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. “Jelas dalam SK bupati para honorer tidak menuntut gaji, apalagi mengingat kondisi keuangan saat ini,” ujarnya.
Dijelaskan lagi, BKD Buton belum dapat informasi jika K2 yang lalau akan di PNS kan. Namun pihaknya mempunyai data yang akurat untuk dijadikannya sebagai pegangang jika kedepan ada kebutuhan lagi. “Kami di BKD hanya memfasilitasi, pengangkatan PNS tergantung pusat. Kita tetap tahu data para honorer,” ujarnya.
Plt bupati Buton drs La Bakry Msi sebelumnya juga mengatakan kalaupun tahun depan ada penerimaan PNS dipastikan tidak ada campur tangan dari pejabat. Pasalnya penerimaan PNS menggunakan komputer nilainya langsung dapat dilihat.
“Bukan karena tim sukses pelamar CPNS akan diangkat, ikut tes nilainya sudah ada didepan komputer langsung, baru-baru ini dipusat anak hakim tidak lolos ikut tes Kemenkumham padahal orang tuanya orang didalam,” ujarnya.
Salah seorang tenaga honorer Murmin mengaku mengabdi sebagai honorer tenaga kesehatan sejak 1999. Nasibnya kini belum kunjung membaik. Di Puskesmas Siotapina, ia terus berbakti merawat pasien yang butuh pertolongan, meski digaji hanya Rp 500 per bulan.
Demikian pula dengan Rahdana, honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sejak 2007 ia sudah mengabdi di pemerintahan dengan harga jasa Rp 50.000 per bulan. Itu pun diterimanya per triwulan.
Tidak jauh berbeda, Yuliati malah sudah setahun belum dibayarkan gajinya. Ia adalah honorer di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Buton. Ketiga honorer tersebut hanya sedikit contoh yang dikeluh kesahkan dalam pertemuan yang digelar Selasa (12/12), di gedung Wakaka, Pasarwajo, Buton.
Selain masalah rendahnya honor, protes juga dilayangkan pada rekrutmen K2 yang dinilai tidak adil. Untuk itu, para honorer meminta dilakukan evaluasi ulang. Tidak sampai disitu, ada banyak pula yang mengeluhkan rekrutmen honorer yang terbilang fantastis banyak.
“Kami kwatir jangan sampai kami jadi tumbal dengan adanya honorer baru,” ujar Ali honorer satpol pp.
Jumlah honorer yang berlebihan berdampak pada menurunnya nilai honor yang diterima. “Sudah tau anggaran sedikit, kenapa masih terima honorer terus. Hasilnya sekarang, dulu 2014 kami masih terima 300 ribu, sekarang tinggal 50 ribu sebulan,” keluh Rahdana. (sumber: Kepton Pos)
