KENDARI, Rubriksultra.com– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan pemetaan terhadap daerah yang rentang dengan konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sultra 2018.
Sesuai dengan hasil pemetaan di daerah-daerah yang akan mengikuti pilkada serentak 2018 yang rentan dengan kerawanan terjadi konflik yakni, Kabupaten Kolaka. Ditetapkan jadi rawan konflik, karena daerah ini hanya terdapat dua kandidat yang berebut kursi nomor satu di Kolaka.
“Kami menilai itu pilkada Kolaka yang paling tinggi eskalasi, karena hanya terdapat dua kandidat, disitu akan head to head, dan satu sisi karena daerah pertambangan. Kita menduga teman-teman pengusaha tambang akan ikut dalam konstelasi politik yang ada disana,” kata ketua Bawaslu Sultra, Hamirudin Udu, di kantornya, belum lama ini.
Untuk Pilwakot Baubau, Hamirudin menilai, banyaknya calon yang akan berebut kursi orang nomor satu di tanah Wolio itu. Sehingga, dianggap eskalasinya tidak seperti di Kabupaten Kolaka yang hanya dua kandidat dan campur tangan pihak pertambangan.
“Kita tetap akan mewaspadai karena disini wilayah Buton Raya sebagai sentrum politiknya di Kota Baubau sehingga elit politik dari Buteng, Busel, Wakatobi, Buton, dan Butur akan bergerak ke Kota Bau-bau. Ini juga tetap kita pantau,” tegasnya.
Untuk Kabupaten Konawe, menurut Hamirudin wilayahnya sangat luas dan ada beberapa tambang yang terdapat disana. Bawaslu menilai akan ada pengusaha yang ikut bermain dalam politik tertentu.
“Kita sudah kalkulasi apabila pengusaha ikut main dalam politik, itu akan rawan dengan melakukan money politik,” tambahnya.
Selanjutnya, beber dia untuk pemilihan Gubernur Sultra, dirinya menilai, Kota Kendari sebagai sentrum politik untuk wilayah Sultra. Maka Bawaslu sudah menyampaikan kepada Panwas Kota Kendari untuk melatih anggotanya agar bisa menangani pelanggaran. Sehingga nanti, pelanggaran terjadi secara masif itu bisa tertangani dengan Panwas kecamatan.
“Kota Kendari kita nilai rentan dengan konflik karena sebagai pusat politik untuk pemilihan gubernur,” jelasnya.
“Hasil pemetaan ini apakah kita perlu melibatkan Panwas Kota dan Panwascam , maka kita akan libatkan dan kalau perlu melibatkan banyak pihak. Maka kita akan sampaikan ke publik untuk awasi ini, awasi sana. Kita berharap publik juga ikut mengawal proses ini,” sambung dia.
Kemudian dalam aspek pengawasan, Bawaslu akan membuat pemetaan dalam potensi kerawanan menjelang pilkada. Apabila hasil pemetaan perlu melibatkan Kepolisian, maka akan disampaikan kepada pihak kepolisian.
“Kami akan surati KPU, dan juga kepolisian untuk meminta KPU dan kepolisian memastikan daerah-daerah yang rentan dengan kerawanan. Supaya proses pilkada kita berjalan dengan lancar tanpa ada kendala,” harapnya
Oleh karena itu, Hamirudin menghimbau, kepada masing-masing pasangan calon bahwa dalam pilkada jangan mengangkat isu sara, jangan melibatkan ASN atau birokrasi dan termaksud kepala desa dan perangkatnya. Karena itu akan merugikan semuanya.
Kemudian, himbauan untuk masyarakat, memastikan dirinya terdaftar di DPT, dan ikut mengawal proses pemilu. Jangan sampai suaranya dapat di perjual belikan.
Hamirudin juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memperjual belikan suaranya. Kalau suaranya itu ikut diperjual belikan, maka tentu yang terpilih itu orang yang secara kapital.
“Jika terpilih pasangan yang bermain uang, secara kompetensi memberikan pelayanan dan berpikir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu tidak dimiliki. Jadi saya harap kedepan masyarakat agar lebih cerdas memilih pemimpin yang betul-betul memikirkan orang yang mampu mensejahterakan masyarakat,” tutupnya.(**)
Sumber: Inilahsultra
