KENDARI, Rubriksultra.com- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra LM Taufan Alam menyebut, Sultra belum ideal untuk menggelar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Politikus Partai Demokrat ini punya alasan tersendiri menyatakan hal ini. Menurutnya, Pemprov Sultra begitu pula kabupaten atau kota belum layak terima pegawai karena dana alokasi umum (DAU) di atas 50 persen digunakan untuk belanja pegawai.
Menurut Taufan, bila suatu daerah dengan DAU di atas 50 persen, maka diartikan memiliki pegawai yang cukup banyak.
“Kalau di atas 50 persen, maka belum ideal untuk rekrut pegawai,” ungkap Taufan, Minggu 21 Januari 2018.
Taufan menyebut, yang pantas menerima pegawai itu adalah daerah otonomi baru (DOB). Sebab, DOB ini masih kekurangan pegawai.
“Kalau DOB kan masih di bawah 50 persen DAU-nya. Kalau kabupaten lama itu di atas 50 persen,” jelasnya.
Bila DAU di atas 50 persen, kata dia, proses pembangunan di daerah tidak akan berjalan maksimal. Apalagi ditambah dengan penerimaan pegawai baru.
“Harusnya dipertimbangkan kembali karena kita belum bisa maksimal membangun. Tingginya DAU untuk belanja pegawai ini membuat daerah tidak bisa membangun,” paparnya.
“Boleh ada penerimaan sebenarnya apabila tidak mengganggu proses pembangunan,” tambahnya.
Bila kebutuhan pegawai sudah maksimal, tinggal dilakukan pemerataan. Selama ini, banyak pegawai enggan ditempatkan di daerah terpencil sehingga mereka berkumpul di kota.
“Harus ada penataan. Kita tidak bisa terus terusan membebani daerah hanya untuk menerima pegawai. Kita mau bangun dari mana sementara anggaran hanya untuk pegawai,” tuturnya.(***)
Sumber: Inilahsultra
