KENDARI, Rubriksultra.com – Sejumlah partai politik turut ambil andil dalam deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
Namun, dari 12 partai politik peserta pemilu, hanya 10 yang terlibat dalam deklarasi yang digelar Bawaslu Sultra itu. Adalah minus Golkar dan PPP.
Yang hadir dalam acara deklarasi itu adalah PDIP, PKS, NasDem, Hanura, Gerindra, PBB, PKB, PKPI, Demokrat dan PAN.
Belum diketahui ketidakhadiran dua partai tersebut. Yang jelas, kedua partai ini tak menyatakan sikapnya secara terbuka terhadap penolakan politik uang dan politisasi SARA.
Selain partai politik pengusung, deklarasi ini turut dihadiri oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra. Yakni, pasangan nomor urut 1 Ali Mazi-Lukman Abunawas, pasangan Nomor urut 2 Asrun-Hugua dan pasangan nomor urut 3 Rusda Mahmud-LM Sjafei Kahar.
Ikrar terhadap perlawanan politik uang dan politisasi SARA disaksikan langsung oleh Kapolda Sultra Brigjen Andap Budhi Revianto SIK, anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu beserta komisioner Munsir Salam serta Hadi Machmud, Ketua KPU Sultra Hidayatullah dan puluhan siswa pramuka dari berbagai sekolah di Kota Kendari.
Deklarasi ini merupakan agenda Bawaslu Sultra yang bertujuan untuk mengetahui komitmen dan sikap partai serta calon yang diusungnya dalam melawan praktik politik uang dan politisasi SARA di Pilgub Sultra 2018.
Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menyebut, deklarasi ini akan dirangkaikan dengan launcing Saka Adhyasta Pemilu.
“Kita berharap, deklarasi ini menjadi komitmen bagi kita semua untuk bersama menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA,” ungkap Hamiruddin Udu di Hotel Zahra Kendari, Rabu 14 Februari 2018. (admin)
Sumber: Inilahsultra
