BURANGA, Rubriksultra.com -Rapat Koordinasi PJ Gubernur Sultra bersama para Bupati/Walikota Se-Sultra dimanfaatkan Abu Hasan melaporkan polemik Ibukota Buton Utara (Butur).
Informasi disampaikan Kadis Kominfo Sultra, H Kusnadi, Bupati paling utara pulau Buton itut meminta bantuan Teguh memfasilitasi pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri RI TjahJo Kumolo. Abu Hasan sepertinya tak ingin permasalahan ini terus merong-rong pemerintahannya.
Pasal 7 UU No.14 /2004 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara menetapkan Buranga sebagai Ibukota. Faktanya, sejak era Bupati Ridwan Zakariah aktifitas pemerintahan justru dipusatkan di Kecamatan Kulisusu, Ereke.
Begitu juga dengan infrastruktur pemerintahan. Seluruhnya didirikan di Ereke, bukan di Buranga sebagaimana amanah Undang-Undang.
Meski menuai kecaman dan demo penolakan keras, pola ini nyatanya terus berjalan hingga era Bupati Abu Hasan.
Dalam wawancara terpisah dengan Inilahsultra.com, Abu Hasan mengisyaratkan masih adanya dualisme layanan publik pemerintahan di Kabupaten Butur.
Ia mengklaim tetap memfungsikan Buranga sebagai pusat penyelenggaraan layanan pemerintahan. Kendati dilakukan secara terbatas dengan dukungan pegawai yang minim.
Sementara sebagian besar pegawai melaksanakan tugas layanan publik di Ereke, di Buranga aktifitas pemerintahan diakui Abu Hasan juga tetap berjalan.
“Dengan Pak Wakil berkantor, dengan 100 staf,” singkat Abu Hasan.
Abu Hasan mengupayakan seluruh SKPD terwakili di Buranga. Menyiasati itu, setiap SKPD menyertakan beberapa stafnya berkantor di Buranga agar denyut nadi pemerintahan dan layanan publik di Ibukota Butur itu tetap berjalan.
“Sekda tempatkan stafnya di Buranga. OPD juga. Kita maklum karena sarana gedung pemerintahan di Buranga masih terbatas. Kita mengupayakan bisa 100 persen di Buranga,” jelas Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu. (adm)
Sumber : Inilahsultra
