KENDARI, Rubriksultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi data calon kepala daerah di Sultra yang memiliki kepentingan dengan tambang. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif saat menggelar pertemuan dengan calon kepala daerah di Sultra beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data yang ada, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sultra yang maju ini semuanya mantan kepala daerah. Saat menjabat, banyak mengeluarkan izin usaha pertambangan di daerahnya masing-masing.
Menurut Syarif, semua cagub dan cawagub di Sultra visi lingkungannya hampir tidak ada. “Dan semua bapak-bapak mempunyai kepentingan dalam urusan tambang ini. Saya kasitahu memang dari awal. Dan saya tahu, lumayan tebal ini. Dengan lokasi gambar siapa yang memiliki. Lengkap dan kita sudah verifikasi,” ungkap Syarif sembari memperlihatkan bundel data calon kepala daerah yang terlibat tambang.
Syarif mengaku heran dengan femomena kerusakan lingkungan akibat tambang tapi banyak pejabat yang menutup mata. Di Bombana misalnya, Kepala Dinas Kehutanan Sultra pernah menyatakan di media bahwa mengaku sulit mendeteksi penambangan ilegal. “Masa besar begitu tidak bisa dideteksi, pasti kabur matanya,” tekannya.
Sebelum berada di KPK, lanjut Syarif, ia bekerja sebagai aktivis lingkungan. Dalam berbagai penanganan kasus lingkungan, ia pulang balik ke luar negeri untul belajar. Ternyata, masalahnya adalah korupsi dengan modus pemberian izin oleh pemerintah. “Itu bukan fiksi, itu fakta dan bukan hoaks,” katanya.
Menurutnya, tambang tidak memberikan kesejahteraan lebih kepada masyarakat. Buktinya, pendapatan asli daerah (PAD) Sultra dari sektor tambang hanya Rp 700 miliar. Pendapatan ini tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Yang kaya orang Jakarta saja. Masa hanya 700 miliar dan alam sudah rusak seperti itu,” tuturnya. “Dan sekarang, banjir dimana paling banyak? Siapa yang tanggung jawab?,” tanya Syarif tegas.
Pejabat, sambung dia kadang tidak berpikir dampak dari perizinan tambang ini. Ketika datang proposal dari pengusaha tambang, langsung diteken. “Kalau membuat kita kaya, tidak apa-apa, tapi pasti ada apa-apanya juga. Bayangkan, dana rehablitasi pasca-tambang tidak ada,” herannya.
Syarif pun kaget, adanya visi misi calon gubernur yang akan membangun smelter di setiap kecamatan. “Pikir pak. Itu terjadi disaster. Tambang itu membuat Sultra lebih rusak. Yang kaya orang di luar. Jalanan menjadi rusak,” pungkasnya. (adm)
Sumber : Inilahsultra
