Sekretaris Pariwisata Buton Kritik Halo Sultra

 PASARWAJO, Rubriksultra.com – Even Halo Sultra dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Sultra ke 54 tahun 2018 mendapat kritikan dari Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, Rusdi Nudi. Pasalnya, even sebesar itu hanya dihadiri staf khusus Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.

Rusdi Nudi menyatakan, even Halo Sultra seharusnya dihadiri pejabat dari kementerian. Paling tidak sekelas deputi, direktorat jenderal (Dirjen), sekretaris jenderal (Sekjen) atau menteri.

- Advertisement -

“Festival Budaya Tua Buton saja dihadiri paling tidak deputi, bahkan dihadiri Menteri Pariwisata, tapi Halo Sultra hanya dihadiri staf khusus,” bebernya.

Menurut dia, Staf Khusus biasanya dijabat PNS yang telah pensiun namun masih dibutuhkan pada kementerian tempatnya bernaung. Makanya akan sangat berbeda jika yang datang pejabat yang dapat mengambil keputusan.

Rusdi menyinggung Dinas Pariwisata Provinsi Sultra juga yang tidak memasukan even Festival Budaya Tua Buton tahun 2018 dalam kalender nasional. Padahal even tersebut jadi kebanggaan masyarakat sehingga selalu ada dalam kalender Kemenpar.

“Kami juga heran, mengapa Dinas Pariwisata Sultra tidak mengusulkan dalam kalender Kemenpar seperti tahun-tahun sebelumnya,” bebernya.

Menurut Rusdi, even Festival Budaya Tua Buton harusnya menjadi perhatian Pemprov Sultra. Namun sama sekali tidak ada. Parahnya, saat pelaksanaan even tahun lalu tidak ada perwakilan dari Pemprov Sultra yang datang. Pembukaan hanya diwakili Sekda Lukman Abunawas.

“Saat acara puncak kegiatan tidak ada pejabat Pemprov yang datang. Bahkan saat puncak acara ditabrakan dengan kegiatan pelantikan Bupati Buton,” bebernya.

“Kegiatan itu sudah ditahu setiap tanggal 24 Agustus, tempatnya tidak pernah berpindah-pindah. Beda halnya dengan Halo Sultra masuk kalender Kemenpar tapi kegiatannya selalu berpindah-pindah,” tambahnya.

Dia berharap Pemprov Sultra lebih memperhatikan daerah. Apalagi selama pelaksanaan Festival Budaya Tua Buton, Pemda Buton selalu bergerak sendiri, tidak mendapat biaya dari Pemprov. “Pemda bisa mandiri menghadirkan puluhan ribu orang,” ujarnya.(adm)

Baca Juga :  LeKDA Buton Raya Nilai Bawaslu Tidak Netral

 

 

 

 

 

Sumber : Inilahsultra

Facebook Comments