BAUBAU, Rubriksultra.com- Panwaslu Kota Baubau tak gentar dengan upaya hukum yang dilakukan Kadis Perikanan Kota Baubau dengan melaporkan komisioner panwaslu di Polda Sultra atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pemalsuan surat panggilan klarifikasi.
Ketua Panwaslu Baubau, M Yusran mengatakan laporan Sadidi tersebut bukan merupakan hal yang harus ditakuti. Secara kelembagaan, pihaknya sudah siap menghadapi laporan ke Polisi itu.
“Sejauh ini kami merasa sudah melakukan sesuai SOP, namun silahkan saja bila ada yang persoalkan. Intinya kami akan bertanggung jawab. Kalaupun salah, Ini bakal juga menjadi bahan koreksi kami,” ungkapnya.
Yusran juga memastikan, surat undangan klarifikasi yang disampaikan kepada Kadis Perikanan Kota Baubau, Sadidi adalah benar dan resmi dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Baubau. Terkait adanya kesalahan penulisan dalam surat tersebut, Panwaslu Baubau dalam rapat pleno No.18/BA/Bawaslu.Prov.SG.16/IV2018 tanggal 17 April, memutuskan untuk melakukan perbaikan terhadap surat tersebut.
Surat perbaikan tersebut juga telah dikirimkan kembali kepada Sadidi, namun yang bersangkutan tetap tidak hadir untuk memberikan keterangan klarifikasi dugaan penangan pelanggaran meski sudah diundang secara patut.
“Surat undangan klarifikasi yang disampaikan kepada saudara Sadidi adalah benar, sah dan resmi dikeluarkan Panwaslu Baubau. Hanya saja surat itu kesalahan pengetikan, yang sebenarnya nomor 12 tapi diketik no 14,” ungkapnya.
Karena tidak memberikan klarifikasi meski sudah diundang secara patut, maka sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu No. 14 tahun 2017, maka Panwaslu Kota Baubau tetap melanjutkan penanganan dugaan pelanggaran tanpa kehadiran terlapor.
Selanjutnya dari hasil kajian atas dugaan pelanggaran tersebut, maka diputuskan melalui rapat pleno untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditembuskan di Mendagri, Menpan-RB, Bawaslu Provinsi Sultra serta Pj Walikota Baubau sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah. (yan)
