BATAUGA, Rubriksultra.com – Deklarasi ganti bupati Buton Selatan yang dilakukan sejumlah partai politik di Busel menuai kecaman. Golkar, Demokrat, Hanura, Nasdem dan PKB Kabupaten Busel yang ikut dalam deklarasi tersebut.
Divisi Advokasi Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PSHD) Sultra, Marsin Pancasila menyebut kegiatan deklarasi ganti bupati itu hanya menunjukkan watak asli para politisi yang haus kekuasaan.
“Bayangkan saja, pemerintahan definitif daerah ini baru berjalan satu tahun, lalu sudah ada parpol yang deklarasi ganti Bupati. Selain tidak ada manfaatnya, deklarasi ini menunjukkan parpol-parpol ini hanya haus kekuasaan,” ungkapnya.
Marsin menduga Parpol yang menggagas deklarasi itu barangkali tidak punya prestasi sebagai jualan menghadapi pilcaleg 2019 sehingga yang dilakukan hanya membicarakan soal pergantian kekuasaan yang waktunya masih lama.
“Mungkin saja karena mau pilcaleg tahun 2019 dan partai-partai itu minim prestasi, mereka lalu bikin deklarasi-deklarasian. Tapi sayangnya selain prematur, deklarasi ini tidak mendidik masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Moko menambahkan, seharusnya para petinggi parpol ini memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu mendorong para anggota legislatifnya di DPRD untuk lebih bekerja keras membantu pemerintah agar dampak positif pemekaran bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ibarat bayi, Busel ini butuh perhatian dan kontribusi banyak pihak termasuk di dalamnya partai politik sebagai pilar demokrasi agar daerah ini bisa maju dan berkembang secara baik. Bukan malah ribut bicara soal pemilihan Bupati,” tambahnya.
Mantan aktivis HMI ini mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan dalam memilih parpol serta calon anggota legislatif yang berkualitas. Sebab baik buruknya daerah ini bergantung pada pilihan politik masyarakat juga.
“Deklarasi ini akan kita catat sebagai pendidikan politik yang buruk untuk masyarakat. Olehnya itu saya mengajak segenap masyarakat Buton Selatan untuk mengingat kejadian ini sebagai bahan evaluasi dalam menentukan partai politik maupun calon anggota legislatif dimasa yang akan datang,” tutupnya. (adm)
Editor : La Ode Aswarlin
