BURANGA, Rubriksultra.com– Perjalanan tiga tahun kepemimpinan Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan belum menunjukan pencapaian visi dan misi yang menonjol.
Pada bidang infrastruktur, mantan Karo Humas Setprov Sultra itu hampir tidak memberikan kepuasaan bagi masyarakat.
Penilaian itu disampaikan Ketua Ikatan Pemuda Pembaharu (IP2) Butur Kasno Awal Doi seperti yang dilansir di Inilahsultra.com, Selasa 13 November 2018.
Kasno mencontohkan, salah satu bukti nyata kegagalan Abu Hasan yakni pada pembangunan jalan poros Labuan-Waode Buri. Kondisi jalan itu saat ini sangat memprihatinkan.
“Itu adalah jalan kabupaten yang seharusnya dikerjakan dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Tapi lihat saja, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak parah,” tandasnya.
Parahnya lagi, lanjut Kasno, pembenahan jalan tersebut sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Sehingga sangat tidak masuk akal jika kondisi jalan itu masih rusak parah. Seharusnya, dengan anggaran puluhan miliar yang sudah digelontorkan, kondisi jalan itu lebih baik.
Tidak hanya itu, lanjut Kasno, pembangunan sarana irigasi hampir tidak bisa dimanfaatkan untuk mengairi persawahan. Padahal, hampir tiap tahun anggaran digelontorkan untuk pembangunan irigasi.
“Padahal irigasi itu sangat ditunggu-tunggu masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi padi,” terangnya.
Tak sampai disitu, dalam proses pemberian bantuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, kebijakan pasangan Abu Hasan dan Ramadio kebanyakan tidak tepat sasaran. Sehingga hampir tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat secara berkesinambungan.
Imbasnya, banyak warga Butur yang pindah domisili daerah untuk mencari kerja. Jumlahnya mencapai 5000-an orang.
“Pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kurang lebih 5000 penduduk Butur itu pindah kependudukan, sebagian besar alasan kepindahan itu karena mencari kerja. Ini juga merupakan tolak ukur bahwa Butur hari ini tidak ada lapangan kerja,” paparnya.
Kondisi ini, tambah Kasno, sangat memprihatinkan. Bila terus dibiarkan, maka semakin banyak warga yang keluar Butur untuk mencari kerja tiap tahunnya.
“Dimana tugas pemerintah dalam mendorong ketersediaan lapangan kerja,” tuntutnya.
Selanjutnya, kata Kasno, program padi organik yang digembar-gemborkan Bupati Butur Abu Hasan sangat jauh dari harapan. Pemerintah daerah mengklaim telah mencapai ribuan hektar, namun lahan itu sudah menjadi lahan kosong yang tandus.
“Jadi anggaran yang digelontorkan selama ini percuma. Tidak maksimal penggunaannya,” tandasnya.
Bukan hanya itu, lanjut Kasno, tata kelola pemerintahan yang diharapkan bisa lebih baik, justeru banyak melahirkan persoalan baru.
Faktanya, mutasi pejabat dan lelang jabatan yang dilakukan beberapa waktu lalu, berbuah teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hanya saja, rekomendasi KASN itu tidak ditindaklanjuti.
“Dari beberapa masalah ini saya mengambil kesimpulan Bupati Butur Abu Hasan gagal mengelola daerah ini,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bagian Humas Setda Butur, Sadeking yang dikofirmasi via teleponnya, enggan menanggapi pernyataan itu. (adm)
