BAUBAU, Rubriksultra.com- Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin kompleks. Dibutuhkan suatu kajian mendalam mengenai strategi pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan penegakkan HAM.
Apalagi parameter dan indikator HAM semakin ketat dengan diberlakukannya Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres nomor 75 tahun 2018 tentang Ranham. Dalam aturan itu setiap daerah wajib membuat program dan kegiatan yang mendukung perlindungan dan penegakkan HAM yang teranggarkan dalam APBD.
“Hal ini perlu menjadi komitmen kita bersama untuk dituangkan dalam satu dokumen Ranham. Kita harus saling mendukung dan seiring sejalan dengan satu tujuan, menjadikan masyarakat Kota Baubau bermartabat, sejahtera, maju dan berbudaya,” kata Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin saat membuka sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) di Metro Entertaint, Selasa 18 Desember 2018.
Menurutnya, komitmen yang dituangkan dalam dokumen Ranham ini penting dilakukan karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng. Makanya perlu dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan.
Dokumen Ranham ini akan memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia. Dimana dokumen ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan penegakkan HAM.
Kendati permasalahan HAM dewasa ini semakin kompleks, namun orang nomor satu di Baubau ini yakin masyarakat Kota Baubau sangat menjunjung tinggi HAM. Itu dibuktikan dengan adanya falsafah hidup yang sudah ditanamkan leluhur jauh sebelumnya.
“Baubau dalam sejarah kesultanan Buton sudah menanamkan fondasi pijakan dalam kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi HAM. Semua terkandung dalam falsafah PO-5 yakni Pomaa-maasiaka, Poangka-angkataka, Popia-piara, Pomae-maeka dan Pobinci-binci kuli,” jelasnya.
Upaya pemerintah Kota Baubau dalam pemberian penanganan masalah HAM direspon positif pemerintah pusat. Hal itu ditandai dengan diperolehnya predikat dan predikat Baubau sebagai Kota Peduli HAM empat kali berturut-turut sejak 2015 hingga 2018 ini.
“Konsistensi ini merupakan sebuah prestasi, namun sekaligus juga menjadi sebuah tantangan. Kita tidak boleh berpuas hati tapi kedepan harus lebih ditingkatkan karena saya yakin permasalahan HAM akan lebih kompleks lagi kedepan,” tandasnya. (adm)
Peliput : Sukri
Editor : La Ode Aswarlin
