KENDARI, Rubriksultra.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra menghentikan sementara aktivitas 22 izin usaha pertambangan (IUP) karena diduga menjual ore nikel secara illegal.
Kepala Bidan Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sultra Yusmin menjelaskan, ke-22 IUP ini beroperasi di 3 kabupaten, yakni, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Bombana.
Ia menyebut, sepanjang Januari hingga Februari 2019, ke-22 perusahaan, sudah 172 kali menjual ore secara illegal atau tanpa ada surat keterangan verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM.
“Untuk ekspore itu, sekitar 10 kapal atau sekitar 500 ribu ton. Sisanya, di jual secara local,” kata Yusmin saat memberikan keterangan pers di kantornya, Senin 11 Februari 2019.
Menurutnya, dengan tidak adanya SKV yang dikeluarkan oleh ESDM, maka aktivitas pemuatan ore nikel di kapal tongkang illegal. Sebab, SKV ini menjadi prasyarat dikeluarkannya surat izin berlayar dari Syahbandar.
Namun anehnya, kata Yusmin, perusahaan yang tidak mengantongi SKV, malah dibiarkan oleh Syahbandar untuk berlayar.
“Ini ada yang tidak beres,” ujarnya.
Ia menduga, lolosnya pengangkutan ore nikel secara illegal ini tidak terlepas dari minimnya pengawasan dari Syahbandar. Patut diduga, Syahbandar ikut bermain dalam bisnis hitam yang merugikan Negara.
“Ini sudah berlangsung lama. Ini sudah dari dulu dan berlangsung dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Yusmin menganggap, pengelolaan tambang di Sultra sangat lah bobrok. Hal itu berkaca dari puluhan kasus tambang hingga pelanggaran prosedur dalam pengangkutan ore ke tongkang.
Untuk menertibkan system pertambangan di Sultra, Yusmin akan mengusulkan ke Gubernur Sultra agar segera mencabut seluruh IUP yang dianggap bermasalah.
Selain meminta kepada gubernur untuk mencabut, Yusmin juga berharap yang disampaikannya ini bisa didengar oleh aparat penegak hukum. Ia pun menantang agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang di Sultra untuk menyelidiki kasus pertambangan yang kian merajalela. (adm)
Sumber : Inilahsultra
