Wakil Wali Kota Baubau Warning Pejabat ULP

Wakil Wali Kota Baubau saat membuka sosialisasi sertifikasi kompetensi okupasi pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Baubau di Metro Entertaint, Kamis 11 April 2019.

BAUBAU, Rubriksultra.com – Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse mengingatkan pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk berhati-hati. Pasalnya, unit ini dinilai sebagai unit yang sangat rentan dengan iming-iming pihak tertentu yang berujung korupsi.

Orang nomor dua di Baubau ini menjelaskan anggaran untuk pengadaan sangat terbatas dengan peminat yang cukup banyak. Makanya ada kemungkinan penyedia melakukan hal yang tidak sehat karena saling berebut.

- Advertisement -

“Nah, jangan sampai iming-iming dari pihak penyedia ini membuat pejabat menyalahi aturan. Makanya unit ini perlu ditangani oleh orang yang profesional dan memiliki kompetensi sehingga kemungkinan untuk disalahgunakan akan kecil,” kata La Ode Ahmad Monianse usai membuka sosialisasi sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Baubau di Metro Entertaint, Kamis 11 April 2019.

Dikatakan pejabat pengadaan perlu memiliki sertifikat kompetensi sebagai ukuran kualitas. Dengan begitu, pejabat itu akan memahami aturan dan punya kemampuan yang handal dan sikap yang baik untuk melaksanakan tugas dan mengetahui resiko bila tak sesuai aturan.

“Sekarang masih tahap sosialisasi supaya para pejabat ini sesegera mungkin bisa memiliki sertifikat kompetensi untuk meningkatkan pengetahuannya minimal tiga kapasitas yakni knowledge, skill dan attitude,” katanya.

Kata dia, hasil sosialisasi ini akan dilaporkan ke Wali Kota Baubau untuk diambil kebijakan lanjutan.

“Kapan kita akan lakukan sertifikasi ini, apakah kita yang akan mengirim mereka berlajar kesana atau dalam kloter yang banyak maka kita akan ajak pemateri kesini. Tentunya konsekuensi biaya dari pihak pemerintah daerah,” katanya.

Kasubdit Sistem dan Sarana Sertifikasi Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP RI, Muhamad Firdaus mengatakan sejauh ini belum ada pejabat fungsional di Kota Baubau yang memiliki sertifikat kompetensi.

Baca Juga :  BNN Gandeng Lembaga Adat Kesultanan Buton Berantas Narkoba

Ditargetkan 2020 mendatang ada pejabat yang memiliki sertifikasi kompetensi tersebut. “Beda antara kompetensi dasar dan sertifikat kompetensi. Para pokja di Baubau sudah ada kompetensi dasarnya tapi untuk sertifikasi kompetensinya belum ada. Target kita pada 2020 mendatang sertifikasi ini sudah ada untuk Baubau,” katanya. (adm)

 

Peliput : Sukri

Facebook Comments