BAUBAU, Rubriksultra.com- Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse terus mengingatkan para lurah untuk berhati-hati mengelola dana kelurahan. Disisi lain, orang nomor dua di Baubau ini juga mendorong agar lurah tak perlu takut dalam memanfaatkan dana itu untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tidak perlu takut karena ada rambunya. Kita perlu takut itu jika keluar dari rambu,” kata La Ode Ahmad Monianse ditemui di kantor Wali Kota Baubau, Rabu 21 Agustus 2019.
Politisi PDIP ini mencontohkan, mengelola dana kelurahan itu ibarat naik kendaraan. Bila surat-surat lengkap dan tidak melewati rambu yang dilarang maka perjalanan akan aman dan santai.
“Tapi jika ada keinginan keluar dari rambu pasti ada rasa was-was. Sama dengan dana kelurahan ini, jika ada lurah yang beralasan ragu-ragu memanfaatkan dana kelurahan yang menyebabkan progresnya menjadi lamban, maka lebih baik dia mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Kata dia, membangun daerah perlu dilandasi niatan yang baik. Selain itu, bekerja juga harus memperhatikan koridor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Nah, niatan kita ini khan untuk kebaikan dan saya kira koridor dana kelurahan ini juga jelas, sudah ada juklat dan juknisnya, ikuti saja itu. Saya yakin kalau ikut koridor pasti capaian kegiatan akan tepat sasaran,” katanya.
“Yang ragu-ragu itu berarti ada keinginan untuk menyimpang. Olehnya bila ada lurah yang beralasan tidak kreatif lagi karena selalu diingatkan, diwanti-wanti dan diawasi maka lebih baik mundur saja, masih banyak orang yang mau bekerja sesuai rambu,” sambungnya.
Pun demikian, Ia mengaku belum menerima laporan resmi mengenai progres pengelolaan dana kelurahan ini. Namun dari pantauannya, sudah ada beberapa kelurahan yang mulai melakukan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
Hal inipun akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. Dengan begitu, pengelolaan dana kelurahan ini bisa tepat sasaran dan mendatangkan impact yang baik untuk seluruh masyarakat.
Ia juga akan selalu mengingatkan para lurah untuk berhati-hati mengelola dana kelurahan ini. Sebab pemerintah daerah tak menginginkan adanya kesalahan dalam pengelolaan yang bisa menyeret aparat kelurahan dalam lingkaran kasus korupsi. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
