LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin dan Wakil Bupati Buteng, La Ntau berkomitmen menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel. Komitmen ini ditanamkan sejak keduanya dipercaya masyarakat memimpin Buton Tengah pada 2017 lalu.
Alhasil, komitmen inipun diganjar dengan prestasi gemilang. Melalui tangan dingin keduanya, Pemkab Buteng berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan daerah dua tahun beruntun.
Opini WTP ini lahir perdana ditangan keduanya atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2017. Sejarah terulang kembali dengan predikat yang sama atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 yang disematkan BPK RI pada Mei 2019 lalu.
“Ini menjadi salah satu kebanggaan saya sebagai pimpinan daerah. Usia Buteng sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) boleh saja masih sangat muda, baru berusia lima tahun. Tapi kita sudah berhasil meraih WTP atas pengelolaan keuangan dua tahun berturut-turut,” kata H. Samahuddin.
Atas pencapaian ini, kata dia, Buteng sudah bisa setara dengan daerah lain di Sultra yang lebih dulu membangun daerah sendiri.
Sebagai kepala daerah, Samahuddin sadar betul bila prestasi gemilang ini tak akan dapat diraih tanpa kerjasama dan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya yang menangani pengelolaan keuangan. Untuk itu, Ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh OPD di Buteng itu.
Pun demikian, Ia juga akan tetap mengawasi realisasi dan penyusunan keuangan seluruh OPD. Hal itu penting agar predikat yang telah diraih dua tahun beruntun ini bisa dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.
“Capaian ini harus kita pertahankan bahkan sebisa mungkin ditingkatkan. Predikat ini tak boleh berhenti pada tahun ini saja tetapi bisa berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Olehnya itu, saya akan mengontrol dan mengawasi hasil dan tata kelola keuangan di daerah,” katanya.
Skor WTP Buteng Tertinggi di Sultra
Prestasi Pemkab Buteng meraih opini WTP atas pengelolaan keuangan tahun 2017 dan 2018 semakin lengkap dengan torehan nilai yang membanggakan. Capaian dua tahun beruntun itu bahkan dinobatkan sebagai yang tertinggi di Sultra.
“Nilai tertinggi itu hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK. Dua tahun ini, untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sultra kita mendapatkan nilai tertinggi untuk capaian hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK. Terakhir di 2018 itu kita mendapat skor 88,16 persen,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buteng, Hardyanti diruang kerjanya, baru-baru ini.
Kata dia, pencapaian ini tak terlepas dari dukungan Bupati Buteng, H. Samahuddin. Bila ada OPD yang belum mencapai realisasi maka pimpinan daerah langsung memberi perintah untuk dilakukan percepatan.
Selain itu, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam segi laporan keuangan. Baik dari segi laporan triwulan, semesteran hingga akhir tahun.
“Artinya kita itu selalu melakukan rekonsiliasi dari segi pendapatan maupun belanja,” katanya.
Pun demikian, pemahaman laporan keuangan dari OPD diakui agak sulit sebab banyak yang bukan lulusan akuntansi. Sedang pelaporan lebih kearah akuntansi.
“Dari segi SDM kita sebenarnya masih kurang. Olehnya kita berharap kedepan tenaga akuntansi bisa lebih banyak lagi bila ada rekrutmen CPNS selanjutnya,” katanya.
Kendati begitu, kekurangan SDM ini tidak menjadi penghalang Pemkab Buteng untuk berprestasi. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya mengaku langsung turun kelapangan untuk melakukan pendekatan langsung ke seluruh OPD.
Cara ini diakui lebih efektis. Sebab hasilnya saat ini terlihat dengan keberhasilan Pemkab Buteng meraih WTP dua kali beruntun.
“Memang agak sulit tapi mereka harus bisa. Walaupun pasti pemahamannya tidak sama, tidak secepat dengan orang yang memang sudah punya dasar akuntansi. Artinya kita berusaha memberikan yang terbaik untuk daerah ini meski dalam keterbatasan,” katanya. (adv)
