KENDARI, Rubriksultra.com – Pemkab Buton ditetapkan sebagai pengelolah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik di Sulawesi Tenggara (Sultra). Atas prestasinya, daerah di bawah komando La Bakry dan Iiis Elianti Samsu Umar menerima penghargaan dari Gubernur Sultra.
Penghargaan tersebut diserahkan Pj Sekda Provinsi Sultra, Drs. La Ode Mustari MSi yang diterima langsung Bupati Buton, Drs La Bakry MSi, di Kendari, Jumat 13 September 2019. Pemprov Sultra juga memberikan penghargaan kepada Pemkab Konsel yang meraih posisi kedua dan Pemkab Bombana di posisi ketiga.
Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Fakharudin M. Satu, SH. MH menjelaskan penghargaan tersebut ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Sultra No.353 tahun 2019 tentang penetapan pengelola JDIH terbaik kabupaten/kota di Sultra.
Berdasarkan penilaian pembina JDIH tingkat Provinsi, ditetapkan perolehan nilai yang diraih Pemkab Buton mencapai 99. Pencapaian tersebut berhasil menempatkan Buton diposisi terbaik yang disusul Pemkab Konsel dengan perolehan nilai 80 dan Pemkab Bombana yang meraih nilai 73.
“Penghargaan ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak termasuk anggota JDIH ditingkat Kabupaten Buton yang meliputi OPD, seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Buton,” ujarnya.
Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Jasmal Baharuddin SH menambahkan selain meraih penghargaan sebagai pengelola JDIH terbaik di Sultra, Pemkab Buton bersama Pemkab Konsel dan Bombana juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum tingkat nasional yang terintegrasi.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yosana Laoly pada malam penganugrahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN Awards), di Jakarta, 9 September 2019.
Bagi Pemkab Buton, penghargaan tersebut merupakan kali kedua yang diterima secara beruntun. Pada tahun 2018 lalu, JDIH Buton menjadi satu–satunya daerah di Sultra yang mendapat penghargaan sebagai pengelola website JDIH yang terintegrasi dengan jaringan dokumentasi informasi hukum nasional. (adm)
