BAUBAU, Rubriksultra.com- Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Provinsi Sultra, Dr H Saemu Alwi angkat bicara soal polemik dugaan pemotongan upah pemagang yang bekerja diperusahaan besar yang ada di Kota Baubau. Ia memastikan bila tudingan itu keliru.
Saemu Alwi menjelaskan, tenaga kerja di perusahaan besar itu merupakan siswa program magang kegiatan Distransnaker Sultra. Kota Baubau sendiri mendapat dua paket, yakni di Klinik Bakti Medica dan Matahari Lippo Plaza Buton masing-masing 10 orang.
Kata dia, penafsiran program pemagangan tidak sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Apalagi ditafsirkan lebih bahwa pemerintah yang mempekerjakan para tenaga kerja tersebut.
Ia menegaskan bila ke-20 siswa ini bukan dipekerjakan tapi dimagangkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam lima hal sesuai UU Nomor 13, yakni pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, etos kerja dan terakhir etika kerja.
Untuk mendukung keberhasilan program ini, pihaknya menyiapkan insentif kepada peserta sebagai ganti biaya transportasi. Besarannya senilai Rp 1 juta perbulan selama lima bulan program.
“Insentif ini sebagai stimulus ya agar program ini berjalan lancar. Jadi jangan diartikan bahwa ini upah, bukan ya. Kami tidak pernah menggaji orang magang. Kita hanya memberikan insentif sebagai ganti transportasi selama magang. Jadi keliru kalau dikatakan kita pekerjakan lalu kita gaji dibawah UMP. Itu keliru,” katanya.
Saemu Alwi menjamin bila anggaran program magang ini besarannya sudah ditetapkan sebesar Rp 1 juta itu. Tidak ditambah maupun dikurangi.
“Silahkan tanya untuk membuktikan, saya siap bertanggung jawab bila ada penyimpangan,” tantangnya.
Kendati begitu, Saemu Alwi tak menyalahkan kritik dari salah satu lembaga di Baubau itu.
“Saya tidak menyalahkan mereka, hanya saja kurang konfirmasi sehingga keliru menafsirkan program pemagangan itu. Seharusnya mereka konfirmasi sehingga mendapat penjelasan awal mengenai program pemerintah ini,” katanya. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
