LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai memiliki potensi yang mengarah pada tindak pidana. Hal itu bisa diakibatkan dari kurangnya tahapan mitigasi dan pengendalian kontrak pada setiap pelaksanaan pekerjaan.
Untuk meminimalisir potensi pidana ini, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar giat sosialisasi penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di kantor Bupati Buteng, Kamis 24 Oktober 2019.
Kasubag Perencanaan, Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Setda Buteng, La Ode Syarif mengatakan, sosialisasi penyusunan kontrak adalah bagian dari pembinaan terhadap OPD terkait penyusunan kontrak.
Hal ini bertalian karena adanya perubahan mendasar dalam paradigma PBJ melalui Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah terkait pelaksanaan kontrak.
“Dalam giat ini kita memberikan pemahaman pada OPD dalam menerjemahkan klausul-klausul kontrak dan penyasunan draft kontrak. Sehingga meminimalisir sengketa pengadaan barang jasa yang selalu berpotensi pada pidana,” katanya.
Selain itu, UKPBJ Setda Buteng juga akan mencoba membuat inovasi dalam percepatan pelaksanaan PBJ dengan membuat Klinik Pengadaan. Program ini rencananya akan dimulai pada 2020 mendatang.
Melalui klinik ini, para pelaku pengadaan baik instansi pemerintahan dan masyarakat dapat berkonsultasi terkait pelaksanaan PBJ. Dengan begitu pelaksanaan PBJ dalam lingkup Pemkab Buteng dapat berjalan secara efektif dan efisien.
“Besar harapan kami apalagi dengan suport kepala daerah dalam membantu untuk bagaimana menciptakan iklim pengadaan yang sinergis dan sesuai prinsip pengadaan,” katanya.
Dalam giat ini, UKPBJ Setda Buteng mengundang narasumber dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Provinsi Sultra, Hasnah Arief, SKM., CCMs. Kegiatan diikuti para peserta dari seluruh OPD lingkup Pemkab Buteng. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
