BATAUGA, Rubriksultra.com- Sukses melepas status Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi daerah otonom tak lantas membuat Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) berleha-leha. Setidaknya masih ada dua tugas yang belum terselesaikan yang berkaitan dengan status ini.
Dua tugas itu diantaranya adalah tapal batas, utamanya terletak di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dengan Busel dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua tugas inipun menjadi fokus untuk dituntaskan sesegera mungkin.
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Busel, LM Martosiswoyo mengaku bila Plt Bupati Busel, H. La Ode Arusani memerintahkan pihaknya untuk terus berkoordinasi dengan Kemendagri. Koordinasi diharapkan dalam rangka percepatan pembangunan Busel meski sudah lepas dari status DOB.
“Olehnya saya undang para Kasubid dalam kaitannya dengan penilaian terakhir kemarin. Sebab masih ada dua tugas yang belum kita selesaikan,” katanya.
Tugas pertama terkait tapal batas, akunya, dalam waktu dekat akan difasilitasi kembali oleh Biro Pemerintahan Pemprov Sultra. Fasilitasi ini untuk meluruskan tapal batas yang semula sudah disepakati namun ternyata hasil tinjauan lapangan memiliki selisih yang cukup besar.
“Estimasi awal kita itu hanya 50 sampai 100 hektar tapi ternyata dilapangan menjadi dua ribu hektar. Ini yang kita mintakan untuk difasiltasi kembali agar tidak ada yang dirugikan antara Kota Baubau dan Busel,” katanya.
Pun demikian, kata dia, bila merujuk UU Nomor 16 sebenarnya tapal batas sudah memiliki garis yang jelas. Hanya saja pihaknya menghargai pemerintah Kota Baubau sebagai daerah tetangga untuk mendudukkan permasalahan ini bersama.
“Sudah real sebenarnya tapal batas ini. Tapi kita mengingat Kota Baubau sebagai daerah tetangga kita. Kalau selisih hanya sekitar 50 sampai 100 hektar, saya kira tidak masalah,” katanya.
Tugas kedua yakni RTRW. Kata LM Martosiswoyo, dokumen RTRW Busel tinggal satu tahapan lagi.
“Tinggal tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Alhamdulillah, kita akan rapat untuk merampungkan itu demi percepatan dokumen ini,” katanya.
LM Martosiswoyo menambahkan, Pemkab Busel kini tengah giat menggenjot pariwisata dan sektor perikanan untuk meningkatkan PAD. Berbagai infrastruktur penunjang fokus untuk diwujudkan.
“Seperti sektor perikanan, kita kalah di infrastruktur. Sehigga sekarang kita memikirkan bagaimana agar hasil tangkapan kita jangan lari ketempat lain agar PAD kita maksimal. Makanya diperlukan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” katanya. (adm)
