BURANGA, Rubriksultra.com- Wakil Bupati Buton Utara (Butur), Ramadio menyebut bila pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sudah terjadi sejak lama.
“Bahkan mungkin telah menjadi kebiasaan oknum aparatur penyelenggara negara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ramadio saat membuka sosialisasi sapu bersih pungutan liar di kantor Bapedda Butur, Kamis 14 November 2019.
Olehnya, kata dia, semangat pemberantasan pungli bukan hanya faktor menekan jumlah kerugian negara yang diakibatkan. Tetapi lebih pada menghilangkan faktor kebiasaan-kebiasaan yang tidak jujur itu.
Ia pun menginstruksikan kepada semua jajaran aparatur pemerintah kabupaten Buton Utara untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tentunya tanpa ada pungutan dalam bentuk apapun.
“Kepada masyarakat juga saya minta untuk selalu berperan aktif dengan melaporkan kepada satgas saber pungli apabila ada oknum aparatur pemerintah daerah yang melakukan pungutan liar,” pintanya.
Ramadio berharap dengan dibentuknya satgas saber pungli dan sosialisasi yang sedang berlangsung, maka hal-hal yang berurusan dengan pungutan yang tidak resmi segera ditiadakan.
Keterpaduan koordinasi dan kerja sama dari semua pihak diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan pungli dapat berjalan efektif.
“Patuhi semua sistem dan prosedur sebagaimana yang telah disyaratkan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kita semua tidak menjadi salah satu target operasi tangkap tangan satgas saber pungli,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Butur Muhammad Yasin dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Butur Septi Rahma, serta narasumber masing-masing, Kasi Intel Kejari Muna Sofian, Pasi Intel Dandim 1416/Muna Kapten Infantri Saekoni, Kasat Shabara Polres Muna AKP Adri Ponjho.
Tak ketinggalan pula jajaran OPD Kabupaten Butur, tokoh masyarakat, tokoh agama, Perwakilan siswa-siswi serta tamu undangan lainnya.
Sosialisasi ini mengangkat tema “”Menghapus pungutan liar dalam dunia pendidikan guna menekan ekonomi biaya tinggi (High cost economy) dalam rangka terciptanya good government dan clean government”. (adm)
Penulis : Ilham
