BAUBAU, Rubriksultra.com- Gubernur Sultra, H. Ali Mazi menunda rapat pembahasan persiapan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Rencana awal, rapat yang akan dihadiri orang nomor satu di Sultra ini dijadwalkan dihelat di Kota Baubau pada Selasa, 10 Desember 2019 esok hari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Dr Roni Muhtar membenarkan bila rapat pembahasan itu ditunda. Sudah ada surat resmi yang diterima langsung dari Pemerintah Provinsi Sultra.
“Kemarin infonya memang ada rapat itu, tetapi ternyata ada penundaan. Ada surat penundaan resmi,” kata Dr Roni Muhtar di kantor Wali Kota Baubau, Senin 9 Desember 2019.
Atas penundaan ini, Ia mengaku belum melakukan konfirmasi terkait jadwal pasti rapat selanjutnya.
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Baubau, Arif Basari menambahkan, sesuai surat dari Pemprov Sultra untuk kegiatan rapat persiapan pembentukaan Provinsi Kepton pada Selasa, 10 Desember 2019 esok ditunda dan akan dijadwalkan kembali.
“Surat penundaannya baru kita terima tadi. Tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani Plh Sekda Sultra, Drs Suharno M.TP,” kata Arif Basari diruang kerjanya.
Penundaan disebabkan adanya kegiatan yang harus dihadiri Gubernur Sultra pada hari yang sama. Gubernur Sultra harus bertolak ke Bandung untuk memenuhi undangan Kemenkumham.
“Makanya Pak Gubernur memutuskan menunda untuk sementara waktu karena rapat itu akan Ia hadiri secara langsung,” katanya.
Atas penundaan ini, pihaknya telah melayangkan surat pembatalan rapat kepada seluruh OPD dan tokoh masyarakat yang telah diundang sebelumnya menindaklanjuti surat pertama.
“Surat pertama kegiatan rapat itu kita terima tertanggal 5 Desember 2019. Disitu ada delapan kepala daerah yang diundang termasuk Muna dan Bombana,” katanya.
Arif Basari menjelaskan, Muna dan Bombana memang tidak masuk dalam cakupan wilayah Kepulauan Buton. Kedua kepala daerah ini diundang karena cakupan wilayah Kepton berbatasan dengan kedua daerah ini.
“Karena batas persiapan enam wilayah cakupan Kepton masih menyisahkan sedikit tentang tapal batas wilayah. Itulah alasan kenapa Pemkab Muna dan Bombana juga ikut diundang,” katanya. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
