BAUBAU, Rubriksultra.com- Pemerintah Kota Baubau telah menuntaskan master plan terminal Bone-bone. Terminal terintegrasi ini diharap mampu menjadi solusi transportasi di Kota Baubau.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, H. Idrus Taufik Saidi mengatakan, master plan tersebut akan menjadi rujukan atau dasar pembangunan maupun pengembangan kedepan. Master plan ini bisa dipertanggungjawabkan cukup lama seiring dinamika tata ruang dan tata wilayah.
“Sebenarnya kami juga menunggu tata ruang dan tata wilayah yang dimaksud, sehingga berharap master plan dermaga atau terminal Bone-bone terintegrasi ini bisa menjawab aliran dan mengurai transportasi dari Busel, Buteng, dan Butur. Bisa menyambungkan semua,” katanya.
Kata dia, kehadiran terminal Bone-bone ini nantinya akan meniadakan terminal Pasar Wameo. Terminal Wameo akan dirancang menjadi area parkir pengunjung.
“Apalagi pengunjung di pasar Wameo semakin tahun semakin meningkat. Untuknya perlu diurai akibat kepadatan yang ada,” katanya.
Kedepan juga, terminal ini akan menjadi terminal kota tetapi tidak menjadi sentral karena hanya berfungsi sebagai pengurai. Utamanya aliran transportasi dari rest area di Waramusio, terminal dari pantai nirwana, maupun terminal Sorawolio kedepan.
“Kita lagi mendesain terminal sebelum masuk Kota Baubau dari arah Kabupaten Buton di Sorawolio. Sehingga ada titik pintu sebelum masuk ke Kota Baubau atau masuk ke terminal Bone-bone, aliran penumpang sudah pecah ditiga titik itu. Yakni dari arah Busel, Buton dan Butur, seperti itu desain besarnya,” katanya.
Selain transportasi darat, terminal Bone-bone juga nantinya akan berfungsi sebagai dermaga. Utamanya yang menyambungkan daerah interland atau pulau kecil sekitar.
“Sehingga bisa terjawab sekaligus, jadi bukan hanya terminal. Kita berharap pengembangannya kedepan juga akan menjadi ruang terbuka hijau, tempat kuliner dan tempat rekreasi sehingga menjadi opsi lain bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu istirahat,” katanya.
Kata dia, saat ini sudah ada lebih dari satu hektar lahan yang telah disiapkan. Namun dalam pengembangannya kedepan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan dinas PUPR, lingungan hidup, dan perikanan untuk melihat kelayakan dan kewajaran luas lahan.
“Karena disana sifatnya reklamasi maka harus ada izin tertentu, disinilah peran master plan. Ditambah tentu kita harus tetap mempertimbangkan masyarakat yang kehidupan sehari-harinya adalah nelayan. Kita akan bukakan ruang untuk tempat berlabuh,” katanya. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
