BAUBAU, Rubriksultra.com- Ketua Umum Kosgoro, Dr. HR. Agung Laksono yang juga selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kabinet Indonesia maju periode 2019-2024 mendukung pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Ia pun menyebut bila pemekaran Kepton memiliki dasar yang kuat.
“Dari sisi kewilayahannya, luasnya lautan, pulau-pulau, jumlah penduduk dan jumlah kabupaten dan kota, (Kepton) sudah cukup layak (mekar),” kata Dr. HR. Agung Laksono kepada sejumlah awak media usai pelantikan Ketua Kosgoro Sultra di gedung Maedani, Selasa 10 Maret 2020.
Hanya memang, kata dia, saat ini ada moratorium yang menjadi kebijakan nasional. Olehnya, Ia mengajak masyarakat Kepulauan Buton untuk tidak berputus asa.
“Berjuang terus, dari waktu ke waktu akan menambah semangat karena (Kepton) dasarnya kuat. Apalagi sejarah menyatakan bahwa daerah Kepulauan Buton adalah daerah yang tidak pernah dijajah, saya kira tinggal tunggu, waktunya akan tiba,” katanya.
Dr. HR. Agung Laksono mendukung pemekaran Kepton karena Ia menilai semakin kecil wilayah suatu negara rentang kendalinya menjadi lebih dalam. Bukan terlalu besar sehingga rentang kendalinya hanya permukaan.
Wilayah yang tidak terlalu besar, menurutnya, bukan hanya menjadi tempat pimpinan daerah, tetapi untuk lebih memperdalam bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Tetapi saya belum bisa mengatakan kapan waktunya, kita tunggulah. Mari kita berjuang bersama-sama,” katanya.
Ia pun berharap agar Kosgoro bisa mengambil peran. Tentu semua itu lewat Partai Golkar.
“Pikiran-pikiran itu dari Partai Golkar. Makanya saya harap sebanyak-banyaknya teman-teman Kosgoro bisa ikut hadir mewarnai kepengurusan Golkar supaya tidak lupa dangan semangat (Pemekaran Kepton) itu,” katanya.
Ketua Kosgoro Sultra, Dr Roni Muhtar menambahkan, dukungan percepatan pemekaran Kepton menjadi salah satu komitmen dari Kosgoro. Hal ini dibuktikan dalam agenda Musda ke-III yang merumuskan landasan dukungan pemekaran Kepton.
“Kosgoro tentu akan mengambil peran untuk mengupayakan pemekaran Kepton. Sebab itu menjadi sesuatu yang dikehendaki masyarakat,” tegas Dr Roni Muhtar yang juga menjabat Sekda Baubau ini. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
