PASARWAJO, Rubriksultra.com- Bupati Buton, La Bakry membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat Kabupaten Buton untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 di aula kantor Bupati Buton, Rabu 18 Maret 2020.
Dalam Musrenbang kali ini, La Bakry berupaya mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton yang diharapkan sebagai solusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab PAD Buton diakui masih minim diangka Rp 20 miliar per tahun.
Hal ini perlu didorong dalam Musrenbang sebagai perwujudan rencana Presiden RI, Joko Widodo. Dimana pada 2045, Indonesia diharapkan bisa menjadi negara maju.
“Ini tanggung jawab kita bagaimana meletakkan fondasi mempersiapkan masyarakat Buton untuk 25 tahun kedepan menuju 100 tahun Indonesia maju,” katanya.
Kata La Bakry, Musrembang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten merupakan amanah undang-undang yang sangat penting untuk dilaksanakan di daerah. Utamanya terkait rancangan RKPD yang mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“UU menyatakan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun,” katanya.
La Bakry mengatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah melalui kulitas SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan potensi unggulan, salah satunya aspal Buton serta potensi lainnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, potensi budaya dan pariwisata.
“Tema kita mewujudkan struktur perekonomian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Dikandung maksud untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah maka keunggulan komparatif dan kompetitif haruslah dikelola secara optimal sehingga memberikan nilai tambah,” katanya.
Dengan kekuatan Rp 1 triliun APBD saat ini, pemerintah akan berusaha membiayai pembangunan secara proporsional dan bertahap. Olehnya Ia meminta kinerja OPD terus ditingkatkan.
Dalam kesempatan ini, La Bakry juga berharap salah satu program prioritas nasional penurunan stunting akibat kekurangan gizi dapat diatasi. Termasuk pengelolaan dana desa dan dana kelurahan agar dapat dikelola sesuai peraturan perundangan sehingga tidak ada permasalahan yang dihadapi.
“Saya juga meminta dukungan semua masyarakat walaupun masih banyak harapan dan keinginan masyarakat yang belum terpenuhi,” katanya. (adm)
Penulis : Afrizal
