BAUBAU, Rubriksultra.com- Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse memberikan penguatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Baubau. Menurutnya, UMKM saat ini harus mampu memanfaatkan pasar global.
Ia pun menyebut bila UMKM bukanlah lembaga kaleng-kaleng. Sebab, UMKM adalah sebuah struktur ekonomi yang kuat yang bisa menopang kekuatan ekonomi bangsa.
La Ode Ahmad Monianse menjelaskan, bicara tentang UMKM maka bicara tentang sejarah perekonomian Indonesia. Ketika perusahaan besar runtuh pada krisis moneter yang mendera Indonesia pada 1997, koperasi dan UMKM tetap kokoh.
“Berbanggalah kita yang bekerja di UMKM, jangan pernah merasa UMKM adalah lembaga kaleng-kaleng,” kata La Ode Ahmad Monianse saat memberikan sambutan dalam program PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM di Lippo Plaza Buton, Jum’at 6 Maret 2020.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, data jumlah UMKM di Indonesia secara nasional mencapai sekitar 57 juta UMKM. Namun kekuatan UMKM ini dalam pergerakan ekonomi masih sangat kurang memanfaatkan kecenderungan global.
“Baru sekitar lima persen yang masuk didalam pasar online. Padahal sekarang pasar global tidak bisa kita hindari,” katanya.
Olehnya, melalui permodalan dan pendampingan yang diberikan PT PNM, La Ode Ahmad Monianse mengajak pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Kata dia, ada beberapa persyaratan agar UMKM bisa naik kelas.
Pertama UMKM butuh penguatan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud meliputi peningkatan kapasitas pengelola UMKM termasuk perbaikan kualitas produk.
Kedua pemasaran atau jaringan. UMKM saat ini harus go digital atau terkoneksi dengan pemasaran berbasis elektronik.
“Lalu permodalan. Saya kira PNM adalah bagian dari itu dimana kord bisnisnya adalah memberikan permodalan kepada UMKM. Kepada UMKM, manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, bangun kepercayaan karena PNM sudah memberikan kepercayaan kepada kalian,” katanya.
Keempat, lanjut La Ode Ahmad Monianse adalah teknologi. Di era digital saat ini, UMKM tidak boleh buta akan teknologi.
“UMKM kita perlu mendapat pendampingan terkait hal ini. Paling tidak bisa menggunakan android sehingga dari sisi pemasaran bisa terkelola dengan baik,” katanya.
Selanjutnya adalah legal dalam artian hukum dan peraturan. Saat ini pemerintah sudah melakukan revisi Business Law agar tidak ada lagi aturan yang mempersulit UMKM.
“Terakhir adalah administrasi keuangan. Saya percaya UMKM yang kuat adalah UMKM yang bisa menata keuangannya,” katanya. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
