BAUBAU, Rubriksultra.com– Pemerintah Kota Baubau bersama DPRD Kota Baubau menetapkan pergeseran (Realokasi) anggaran dengan total Rp 33,9 miliar. Selain untuk penanganan Covid 19, sebagian pergeseran anggaran ini juga dipakai untuk pembayaran BPJS.
“Kemarin (Selasa 31 Maret), kita sudah melakukan rapat dengan Anggota Banggar DPRD dan Pemkot Baubau dan yang disepakati (Pergeseran anggaran) secara keseluruhan Rp 33,9 miliar,” kata Ketua DPRD Kota Baubau, H. Zahari dihubungi via telepon selulernya, Rabu 1 April 2020.
Dari jumlah ini, sebesar Rp 23,9 miliar diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Sisanya Rp 7,6 miliar untuk pembayaran BPJS Kesehatan dan Rp 2,3 miliar untuk belanja tak terduga.
Kata H. Zahari, pergeseran anggaran berasal Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2020. Terbesar dari anggaran perjalanan dinas, baik perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Anggota DPRD Baubau.
“Termasuk sebagian pekerjaan fisik yang dianggap tidak terlalu mendesak untuk dilakukan tahun ini,” katanya.
Khusus Rp 23 miliar untuk penanganan Covid-19, peruntukannya untuk dinas kesehatan termasuk puskesmas, RSUD Baubau yang dijadikan rumah sakit rujukan dan sekretariat gugus tugas Covid 19.
“Termasuk untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan insentif untuk dokter dan perawat. Artinya realisasinya tergantung pemerintah daerah,” katanya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk secepatnya merampungkan segala persiapan. Dengan begitu, anggaran itu bisa secepatnya digunakan untuk penanganan Covid-19 ini.
Ditemui terpisah, Sekrataris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Dr Roni Muhtar menambahkan, besaran pergeseran anggaran senilai Rp 33,9 miliar sebagian diperuntukan untuk pendanaan pembayaran BPJS Kesehatan.
“Kemarin khan masih kurang lima bulan disiapkan anggarannya di APBD induk, sehingga kita tambah tiga bulan jadi tersisa dua bulan lagi yang belum. Sisanya itu untuk penanganan Covid selama kurang lebih tiga bulan,” katanya.
Ditanya apakah akan memporsikan sebagian anggaran penanganan Covid untuk bantuan tunai kepada warga apabila bandara dan pelabuhan di tutup, Sekda Baubau mengaku masih menunggu petunjuk.
Namun bila untuk kepentingan masyarakat, maka pemerintah daerah akan berperan. Mengupayakan supaya masyarakat bisa berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk berdaya dalam hidupnya.
“Kita tidak akan menetapkan berapa, berapa. Tapi kita akan selalu berusaha agar masyarakat berdaya. Bukan hanya ditengah pandemi ini tapi pada semua hal, apalagi ditengah pendemi ini,” katanya. (Adm)
Penulis : Sukri Arianto
