KENDARI, Rubriksultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi evaluasi penanganan dan anggaran Covid-19 di Bumi Anoa, Rabu 1 April 2020
Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdurrahman Saleh, dan dihadiri Ketua Fraksi Nasdem Sudarmanto, Ketua Fraksi Gerindra H. Supratman, Ketua F. PKS Rasyid. Pimpinan Fraksi Gabungan Fajar Ishak, Ketua F. PAN Syamsul Ibrahim, Fraksi Partai Demokrat Salam Sahadia, Ketua Fraksi PDIP Laode Febhy Rifai, dan Fraksi Partai Golkar H. Rahman Rahim.
Kemudian, dihadiri Pj. Sekda La Ode Ahmad Pidana Bolombo selaku Ketua Gugus Tugas dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Forkopimmda dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.
Dalam rapat tersebut, La ode Ahmad Pidana Bolombo menyampaikan laporan pelaksanaan gugus tugas yang dipimpinnya. Begitu juga halnya dengan Kapolda Brigjend Pol Merdisyam dan jajaran Forkopimda lainnya. Rapat berlangsung hangat, komunikatif dan solutif.
Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang mengatakan, dari hasil pelaksanaan rapat tersebut diambil beberapa kesimpulan, yakni Gugus tugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, disarankan untuk terus memperbaiki kinerjanya terutama memperkuat koordinasi antara Tim di provinsi dan kabupaten/kota.
“Juga disarankan untuk memperkuat publikasi terhadap hasil-hasil kerjanya. Karena perang melawan pandemi Corona harus bersifat semesta dan melibatkan semua pihak,” ujar Endang melalui pers rilisnya, Kamis 2 April 2020.
Untuk anggaran, kata Endang, alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar diperuntukkan bagi pengadaan alat pelindung diri (APD), fasilitas kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan, aparat sipil negara (ASN), dan aparat TNI/Polri yang terlibat dalam penanganan Corona.
“Uang sebesar Rp 300 miliar tersebut sudah siap di kas Pemprov Sultra yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAK), pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Silpa,” ungkapnya.a
Anggaran tersebut juga, lanjut Endang, akan digunakan dalam pengadaan jaring pengaman sosial bagi Kepala Keluarga miskin (KK) di Sultra untuk pengadaan sembako, terutama beras dan gula. Kemudian, lanjutnya, berdasarkan simulasi yang dibuat oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, untuk beras 50 kg bagi KK miskin yang berdasarkan data BPS sekitar 154 ribu KK dibutuhkan anggaran sebesar Rp 65 miliar
“Tentu ini sangat penting untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaannya. Penyaluran sembako akan dilaksanakan oleh Bulog dibantu oleh aparat dari TNI dan Polri serta diawasi oleh DPRD Sultra,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dewan mengusulkan kepada Gubernur untuk membuat surat edaran kepada Bupati/Wali kota agar menunda penagihan pajak atau retribusi yang bersumber dari Perda bagi Rumah Makan, Restoran, Hotel, dan UKM di Sultra.
Kemudian, meminta Gubernur untuk menyampaikan kepada PLN agar pelanggan listrik berkapasitas 1.300 KWH juga mendapatkan kompensasi pengurangan tagihan.
“Demikian beberapa poin penting hasil rapat tersebut, dan secara pribadi kami mengapresiasi Gubernur dalam menyiapkan anggaran bagi perang semesta melawan pandemi corona ini,” ujarnya.
Ketua Partai Demokrat Sultra ini, mengapresiasi Ketua DPRD Sultra serta Pimpinan DPRD Herry Asiku, Nursalam Lada, dan para Ketua Fraksi yang secara bulat tanpa prasyarat setuju dan mendukung penuh kerja-kerja serta pemenuhan kebutuhan anggaran yang diperlukan.
“Bahkan sikap Ketua DPRD yang memimpin langsung rapat di tengah kondisi kesehatan yang kurang baik layak diapresiasi. Beliau juga sudah menyiapkan simulasi-simulasi dan konsep kerja yang dibutuhkan,” tutupnya. (adm)
Sumber : Inilahsultra.com
