RUMBIA, Rubriksultra.com- DPRD Kabupaten Bombana mempertanyakan anggaran yang diporsikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan untuk pembangunan infrastruktur Kabaena sebagai daerah penghasil tambang.
“Berapa persen dari DBH sektor pertambangan yang diterima Kabupaten Bombana yang didistribusikan ke Kabaena sebagai daerah penghasil tambang,” tanya Wakil ketua DPRD Iskandar dalam forum rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Bombana tahun 2019 di aula rapat dewan, Jum’at 26 Juni 2020.
Kata dia, penyumbang DBH selain pajak dan bukan pajak, juga disumbang dari sektor pertambangan. Dimana jumlah DBH di sektor pertambangan tahun 2019 senilai Rp 41 miliar.
Olehnya itu melalui forum tersebut, Iskandar meminta ke instansi terkait dalam hal ini Badan Keuangan daerah (BKD) Bombana untuk menyampaikan berapa persen yang menjadi hak dari daerah penghasil tambang yakni Kabaena.
“Karena faktanya memang tempat (Tambang) itu ada kabaena. Kita mau tahu, mungkin lewat forum ini keuangan bisa menyampaikan dari DBH tambang Rp 41 miliar itu, berapa persen yang menjadi hak daerah penghasil pertambangan,” tuturnya.
Alasan yang mendasari dirinya mempertanyakan hal tersebut, karena faktanya hingga saat ini pembangunan daerah khususnya di Kabaena sangat minim. Terlebih banyak infrastruktur yang rusak parah.
Ditempat yang sama, Kepala BKD Bombana, Darwin langsung memberikan tanggapan. Kata dia, terkait DBH sudah ada regulasi yang mengatur.
“Tinggal kreatifitas di tiap daerah sebenarnya dalam mempresentasikan rencana programnya,” katanya.
Setelah ada program yang disampaikan, pihak keuangan kemudian merancang dan mendanai apa yang menjadi rancangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tentang presentase dari jumlah DBH, pertama masuk di bagian pendapatan umum kemudian kita lempar ke OPD. OPD lalu membuat rencana programnya kedepan, itulah yang kami danai, dan itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya. (adm)
Peliput : AS
