BATAUGA, Rubriksultra.com – Masyarakat Buton Selatan yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Rakyat Buton Selatan (APER Busel) menggelar aksi damai, Rabu 15 Juli 2020.
Aksi digelar di tiga tempat, masing-masing kantor DPRD Busel, kantor Bupati Busel dan Polsek Batauga.
Massa menuntut anggota DPRD Busel dan Pemerintah Busel khususnya Bupati Busel menghentikan konflik internal yang telah membuat kegaduhan daerah. Salah satunya adalah konflik DPRD dan Pemkab Busel terkait dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Busel, La Ode Arusani.
Konflik internal ini mewujudkan hubungan yang tidak harmonis antara DPRD dan Pemkab Busel sebagai unsur penyelenggara negara. Dikhawatirkan konflik tersebut akan berdampak pada proses percepatan pembangunan daerah dan mental masyarakat.
“DPRD dan Pemerintah adalah mitra sejajar. Seharusnya senantiasa menjalin hubungan yang harmonis sebagai unsur penyelenggara negara. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan DPRD sebagai pengawas atau pelindung kebijakan,” ungkap salah satu orator.
DPRD dan Pemerintah Busel jangan membawa ego pribadinya kedalam penyelenggaraan pemerintahan. Sikap ‘adu kuat’ tidak perlu dipertontonkan lagi kepada masyarakat.
“Politik pribadi tidak usah dibawah-bawah, yang perlu ditunjukkan seberapa besar sekarang kalian akan realisasikan harapan rakyat untuk daerah yang beradat ini,” tambahnya.
Menurut APER Busel, keputusan politik tentang ijazah sudah final di KPUD pada Pilkada 2017 lalu. Bahkan DPRD pada saat itu menyepakati keputusan KPUD dengan bukti saat itu telah dilakukan pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Sehingga secara politik DPRD tidak punya ruang untuk menggugurkan Keputusan KPUD tentang tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2017 lalu.
Untuk diketahui, sesuai dalam surat pemberitahuan aksi, yang tercatat sebagai kordinator lapangan dalam aksi tersebut dua orang masing-masing Korlap I, Syamsul dan Korlap II Munawar, SH. (adm)
