KENDARI, Rubriksultra.com- Gubernur Sultra, Ali Mazi terus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan kecil. Salah satunya dengan meluncurkan kemitraan bupati/wali kota wilayah pesisir dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 14 (TPB-14) di Sultra.
Peluncuran dilakukan secara virtual yang dihadiri Vice President RARE Indonesia, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kemenko Maritim dan Investasi, Ir. Sugeng Santoso dan Dr.Rendra Yusran, Kepala Bappeda Sultra, Plt. Kadis Perikanan Sultra, dan 17 Bupati/Wali Kota se-Sultra di Rujab Gubernur Sultra, Selasa 29 September 2020.
“Kebutuhan program dan prakarsa lokal dalam pencapaian pembangunan masyarakat dan industri perikanan oleh nelayan kecil, potensi perikanan, dan perubahan iklim harua terus didorong dan dikembangkan untuk memaksimalkan kesejahteraan nelayan kita,” kata Ali Mazi dalam sambutannya.
Menurut Ali Mazi, pengolahan hasil laut dan perikananan lainnya secara berkelanjutan telah didukung dengan beragamnya Pergub Sultra. Peraturan ini ditetapkan untuk memfasilitasi kemitraan dan mewujudkan akses atas area perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil semakin terbuka.
Kata dia, Pemprov Sultra tengah membangun kawasan perikanan di kabupaten Buton. Hal ini menandai kesiapan dan komitmen Pemprov Sultra menjadi mitra dalam kerangka TPB-14 di Sultra.
“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Menkomarves, Bappenas, Kemendagri, Kementerian KKP, yang telah memberikan dukungan untuk kemitraan bagi nelayan ini,” tegas Ali Mazi.
Pihaknya akan mendukung dan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan dalan kemitraan itu. DKP dan Bappeda Provinsi Sultra siap mengawal dan memastikan kemitraan ini tetap berjalan.
Dikatakan, Kemitraan ini secara jangka panjang dapat mewujudkan perikanan lestari sebagai jaminan pencaharian masyarakat. Sense of responsibility dan kepekaan untuk mewujudkan tanggung jawab mensejahterakan nelayan kecil harus ditingkatkan.
“Pemerintah juga harus menjamin agar kehidupan nelayan kita menjadi baik seperti nelayan lainnya di seluruh dunia,” tandasnya.
Vice President RARE Indonesia, Taufiq Alimi menyebut Sultra adalah salah satu wilayah yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Sultra juga memiliki jalur mangrove terbesar, dan kawasan terumbu karang terbesar kedua di dunia dengan 97 persen jenis terumbu karang dunia berada dalam perairan teritoal Sultra.
“Nelayan pesisir dan perikanan yang bergantung pada aset alam penting ini merupakan bagian dari warisan budaya dan ekonomi. Sebagian besar nelayan Sultra adalah nelayan pesisir skala kecil, menggunakan perahu kecil dan peralatan sederhana untuk menangkap ikan di daerah dekat pantai untuk mendapatkan makanan dan penghasilan. Para nelayan ini menyumbang lebih dari setengah dari total produksi ikan liar Sultra,” katanya.
Direktur Direktorat Kelautan dan Perikanan, KemenPPN/Bappenas, Dr.Sri Yanti JS mengungkapkan, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan diatur dengan buruk, penegakan dan tata kelola yang juga buruk, degradasi habitat ikan, dan pemicu tekanan eksternal, seperti perubahan iklim, sangat mengancam perikanan pesisir tempat komunitas nelayan bergantung.
“Perikanan yang menurun mengganggu kestabilan upaya pembangunan nasional dan menimbulkan ancaman material bagi ekonomi Indonesia, serta ketahanan pangan dan mata pencaharian jutaan orang. Yang pertama merasakan dampak dari sumber daya yang habis ini adalah nelayan pesisir dan keluarga serta komunitasnya,” ujar Sri Yanti.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert mengungkapkan, pembentukan kemitraan bupati/walikota pesisir untuk TPB-14 setidaknya memiliki tiga tujuan. Pertama, agar bupati/walikota dapat berjejaring dalam memperkuat komitmen dan meningkatkan kontribusi dalam pencapaian TPB-14.
Kedua, menjadi platform bagi peluncuran, showcase (menunjukkan), pengkajian dan pembelajaran berbagai program inovatif unggulan daerah kabuapten/kota pesisir dalam pencapaian TPB-14 berdasar karakter khusus dan potensi daerah pesisir.
Ketiga, sebagai forum koordinasi, konsultasi, komunikasi, dan sinergi bersama antar bupati/walikota pesisir dalam pencapaian TPB-14.
Sementara Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sultra, Laode Kardini mengemukakan empat manfaat dari kemitraan ini bagi bupati/walikota pesisir. Pertama, dapat bersinergi dan berkoordinasi untuk mencari solusi dalam memastikan konektifita s dan efisiensi.
Kedua, dapat berbagi informasi mengenai berbagai inisiatif dan peluang terkini. Ketiga, saling belajar tentang keberhasilan dan tantangan dari masing-masing daerah. Keempat, dapat menyatukan dan memperkuat posisi atas isu-isu strategis yang dihadapi bersama. (adm)
