BURANGA, RubrikSultra.com- Ketua DPRD Buton Utara (Butur), Diwan meminta agar program yang menggunakan anggaran daerah benar-benar bermanfaat dan dirasakan masyarakat. Hal itu dikatakan saat rapat bersama TAPD Butur dalam rapat pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 di Aula Gedung Serbaguna, Kecamatan Kulisusu, Senin 21 September 2020.
“Anggaran yang dialokasikan harus benar dan tepat sasaran,” kata Diwan saat membuka rapat.
Legislator PAN ini berharap agar progam yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan agar daerah tidak merugi.
“Jangan ada yang menggaruk anggaran kiri kanan dengan alasan program namun tidak jelas, bahkan hingga kini belum berhasil dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada seluruh Anggota DPRD Butur agar lurus dalam persoalan anggaran. Utamanya demi pembangunan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah meminta keterbukaan TAPD. Olehnya, sebelum masuk pembahasan LKPD, sebaiknya terlebih dahulu membahas Laporan Hasil Badan Pemeriksa Keuangan (LHBPK) yang tentunya terdapat catatan atau rekomendasi-rekomendasi lain selama ini.
“Kaitannya adalah jangan sampai masih ada catatan atau temuan yang berkaitan dengan temuan sebelumnya. Kerena disini tentunya hanya tuntutan ganti rugi, “ucapnya.
Dikatakan, apabila nantinya ada hasil pemeriksaan BPK yang tidak sesuai dengan hasil pengamatan DPRD Butur, maka pihaknya dapat memanggil BPK untuk berkonsultasi.
“Contohnya posisi daerah kita WTP tetapi temuan masih ada, perlu kita pertanyakan sudah sejauh mana inspektorat bekerja menindaklanjuti persoalan itu,” ungkap Rukman.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Butur, Tasir meminta kepada DPRD Butur untuk memberikan waktu kepada TAPD Butur untuk menjelaskan anggaran dalam item dan program yang telah dibuat dalam lembaran LKPD. (adm)
Penulis : Sri
