KENDARI, Rubriksultra.com- Strategi Garbarata (Gerakan percepatan/pemerataan pembangunan daratan dan kepulauan) yang diusung Gubernur Sultra, H. Ali Mazi untuk menciptakan konektifitas wilayah Sultra terus digenjot. Berbagai infrastruktur transportasi pun tengah dibangun untuk memperkuat simpul ekonomi di daerah.
Terkini, H. Ali Mazi melaunching pembangunan terminal tipe A Puuwatu yang merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sultra dan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Sabtu 19 September 2020.
Kata H. Ali Mazi, selama ini Sultra belum pernah memiliki terminal tipe A (Antar kota antar provinsi). Maka dengan dimulainya pembangunan terminal dengan konsep mix used yang diperkenalkan Dirjen Perhubungan Darat akan makin memposisikan Sultra sebagai provinsi terdepan dalam penataan simpul transportasi darat di kawasan timur Indonesia.
Apalagi, Pemprov Sultra baru saja merealisasikan pembangunan Kendari Vew Port sebagai pelabuhan termodern ke-3 di kawasan timur Indonesia setelah Makassar dan Bitung.
“Oleh karenanya, kami sangat berterima kasih kepada bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo dan menteri perhubungan beserta jajaran yang makin intens melengkapi pembangunan simpul utama tranportasi di Sultra,” katanya.
Dikatakan, Sultra memiliki lebih dari 650 pulau dan 80 pulau berpenghuni yang sangat memerlukan infrastruktur transportasi sebagai urat nadi perekonomian wilayah regional. Olehnya, pembangunan pelabuhan penyeberangan di daerah kepulauan menjadi sasaran pembangunan 5 tahun adalah untuk menunjang dua kawasan pembangunan pariwisata nasional yakni KSPN Wakatobi dan KPPN Baubau dan sekitarnya.
Pada simpul transportasi udara, Ali Mazi mengaku telah berhasil meyakinkan pemerintah tentang kerja sama memulai pembangunan bandara dari dana APBD seperti terminal Bandar Udara Halu Oleo dengan investasi pemda tidak kurang dari Rp 120 miliar. Lalu Bandara Wakatobi kurang lebih Rp 160 miliar dan Bandara Nangia Nibandera di Kolaka dengan nilai diatas Rp 200 miliar hasil kerja sama pemda dan badan usaha.
Saat ini di Kolaka Utara juga sedang dibangun bandara menggunakan APBD Kolaka Utara kurang lebih Rp 50 miliar. Pihaknya juga akan terus mendorong dimulainya pembangunan bandar udara atau air strip di Buton Utara, dimana lahan sudah disiapkan oleh Pemkab Butur.
“Insya allah dengan dukungan sahabat dan saudara saya, Ir. Ridwan bae sebagai pimpinan Komisi V DPR RI, maka apa yang kami cita-citakan sejak 15 tahun lalu akan dapat diwujudkan. Termasuk salah satu diantaranya adalah pembangunan jembatan muton (Muna-Buton) di selat Buton yang alhamdulillah sudah mendapat respon dari Menteri PUPERA,” katanya.
Pun begitu, di bidang transportasi darat masih memerlukan pembenahan. Diantaranya terminal tipe A di ibukota propinsi, terminal tipe B di ibukota pada 17 kabupaten kota dan unit penimbangan kendaraan bermotor (jembatan timbang) di 5 simpul pintu masuk dan keluar antar provinsi dan antar pulau di Sulawesi Utara serta terminal barang guna mendukung distribusi logistik.
“Alhamdulillah melalui kerjasama dengan bupati dan wali kota dalam 2 tahun terakhir kami baru dapat merealisasikan pembangunan 9 terminal tipe b yakni terminal Baruga di Kendari, terminal Lakologou di Baubau, terminal Larumbalangi di Kolaka, terminal Awainalu Kolaka Timur, terminal Sangi-sangi Kolaka Timur, terminal Labuan Bajo Buton Utara, terminal Lombe Buton Tengah, terminal Lacaria Kolaka Utara, terminal Lahimbua Kolaka Utara, terminal Rahabanga Konawe, dan sementa Kota Raha baru saja bupati mengusulkan lokasinya di samping pelabuhan nusantara Raha,” katanya.
Saat ini pula sedang dirancang pelabuhan penyeberangan Kendari-Wawonii yang tidak saja melayani antar kabupaten namun juga akan melayani antar provinsi (Sultra -Sulteng). Pihaknya bahkan siap menyerahkan aset pelabuhan Kendari kepada Dirjen Perhubungan Darat untuk dapat dibangun sekelas dengan pelabuhan penyeberangan Batam-Singapura.
“Karena pelabuhan penyeberangan Kendari ini adalah satu-satunya pelabuhan penyeberangan yang ada di ibukota provinsi sehingga menjadi representasi etalase pengelolaan pelabuhan penyeberangan yang ideal di kawasan timur Indonesia,” katanya.
H. Ali Mazi menjelaskan, saat ini juga sedang diselesaikan Pergub tentang Zona Keselamatan Transportasi untuk enam kabupaten kota di Sultra. Enam wilayah ini dipilih karena memiliki simpul utama bandara, pelabuhan laut dan terminal darat.
Zona keselamatan transportasi ini dikembangkan untuk menjadi daerah percontohan yang ramah lingkungan dengan dukungan lingkungan transportasi darat, laut dan udara yang humanis. Dalam konteks peningkatan keselamatan transportasi darat juga akan diberikan perhatian pada jalan di provinsi dengan menertibkan kendaraan yang over dimensi dan over loading (odol).
“Kita buktikan hari ini dengan kegiatan normalisasi ukuran bak angkutan barang (truk) yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita telah dan akan lakukan pemotongan ukuran bak karoseri kendaran bermotor yang over dimensi dan menertibkan yang over load, dengan harapan ini dapat diikuti oleh pelaku usaha di bidang transportasi terutama angkutan barang agar lebih peduli terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Sultra,” tandasnya. (adm)
