BAUBAU, Rubriksultra.com- Pengelolaan pelabuhan Murhum Kota Baubau dijadwalkan akan dilelang ke swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada November 2020. Wacana inipun ditentang Anggota DPD RI Komite IV, Dr H MZ.Amirul Tamim.
Senator asal Sultra ini melayangkan ketidaksetujuannya akan wacana tersebut dalam resesnya di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Baubau. Reses ini turut dihadiri Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Murhum, Pradigdo, Selasa 27 Oktober 2020.
“Iya, saya sampaikan tadi kalau saya tidak setuju soal wacana pemerintah pusat soal pelabuhan Murhum dikelola swasta,” ungkap Mantan Wali Kota Baubau dua periode ini.
Menurutnya, wacana pemerintah itu semestinya dipertimbangkan matang-matang. Utamanya terkait asas manfaatnya.
Menurutnya, pelabuhan adalah obyek vital. Pelabuhan juga merupakan salah satu fasalitas yang menentukan harga nilai ekonomis.
Walaupun, kata Amirul, pemerintah memiliki alasan kuat kalau dikembangkan oleh swasta akan berdampak pada akselerasi pengembangan Pelabuhan Murhum secara besar-besaran. Sebab, swasta sudah pasti memiliki modal yang jauh lebih besar.
“Namun perlu diingat, kalau swasta yang kelola, maka orientasinya ke profit atau keuntungan,” tandasnya.
Kalau orientasinya keuntungan, maka konsekuensi biaya jasa pelabuhan tidak menutup kemungkinan akan tinggi. Bila demikian, maka akan mempengaruhi semua komoditas yang keluar masuk melalui pelabuhan.
Akibatnya harga komoditas akan tinggi. Dengan begitu, maka suatu wilayah tidak akan punya daya saing.
“Kalau sudah dikelola swasta dengan orientasi profit dengan biaya dan daya saing tinggi, itu bisa melemahkan daerah itu sendiri. Daya saing itu bisa ditentukan murah tidaknya beraktifitas di Baubau. Jadi begitu logikanya,” jelas Amirul.
Sedangkan, imbuh Amirul, kalau dikelola negara, tidak berorientasi pada profit. Malah orientasinya pada efektifitas dan efisiensi untuk kepentingan rakyat sendiri.
Kepala UPP Murhum Baubau, Pradigdo menekankan kalau program itu masih dalam tahap kajian dan kajian belum selesai.
“Setelah tahap kajian nantilah baru ditawarkan, apakah di BUMN atau swasta. Jadi pembahasannya belum final dan saat ini itu kita sedang menunggu hasil kajiannya seperti apa,” pungkasnya. (adm)
Laporan: Ady
