LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin memiliki motivasi besar membangun daerah yang dipimpinnya. Melalui tangan dinginnya, daerah yang mekar dari Buton pada 2014 silam ini telah banyak menunjukan kemajuan.
Komitmennya menghadirkan pelayanan pemerintahan yang baik bagi publik, serta menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan yang terus ditingkatkan dengan mengedepankan kualitas.
Hal itu juga tercermin dengan direalisasikannga pembangunan infrastruktur kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar di beberapa titik. Setiap kantor akan dibangun megah dengan anggaran yang mencapai Rp 5,2 Miliar.
Tahap awal dimulai dengan pembangunan satu gedung kantor OPD di Desa Nepa Mekar, Kecamatan Lakudo. Peletakkan batu pertama dipimpin langsung Bupati Buteng, H.Samahuddin didampingi sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Buteng dan tokoh masyarakat pada Jum’at, 4 September 2020 lalu.
Gedung kantor OPD ini dibangun dengan konstruksi baja berlantai dua. Ukuran gedung 15×31 meter.
Tak hanya konstruksi yang kokoh, kearifan lokal budaya sangat kental dalam arsitektur bangunan ini. Ornamen kubah besar sebagai simbol islami akan menghias dan menambah keindahan bangunan.
Kubah besar ini memiliki filosofi tertentu. Simbol ini adalah bentuk pengejahwantahan masyarakat Kabupaten Buteng yang begitu menjunjung tinggi nilai dan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari menuju Buteng yang berkah.
H. Samahuddin menjelaskan, di lokasi Kecamatan Lakudo ini ke depan akan berdiri lima gedung OPD. Pembangunannya akan dilakukan bertahap.
Atas pembangunan kantor ini, orang nomor satu di Buteng ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lakudo. Sebab lahan pembangunan kantor berasal dari hibah tanah masyarakat setempat.
Ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang terbalut dalam satu semangat membangun daerah.
Ketua DPC PDI Perjuangan Buteng inipun memanjatkan doa agar masyarakat Lakudo diberikan rejeki yang melimpah dan kesehatan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bekerja bersama agar pembangunan Buteng semakin lancar.
H. Samahuddin juga tak pernah bosan mewanti-wanti pihak ketiga dan konsultan agar tidak terlambat. Sebab pembangunan kantor ini sampai Desember 2020.
Hal itu terlihat saat H. Samahuddin terus melakukan peninjauan secara langsung di lokasi untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rencana.
Ditambahkan, kantor ini diupayakan akan ditempati dua OPD. Hal itu untuk menghemat biaya kontrak gedung kantor OPD yang saat ini masih menggunakan rumah warga.
“Sembari kita membangun kantor untuk semua OPD. Sedang untuk OPD yang akan menempati kantor baru ini belum saya tentukan. Nanti kita lihat ke depan,” katanya.
Pembangunan Kantor OPD Berkesinambungan
Pembangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) akan dilakukan secara berkesinambungan. Ditargetkan pada 2021 mendatang akan dibangun dua kantor OPD lagi di dua lokasi berbeda.
“2021 Insya Allah akan bertambah terus (Pembangunan kantor). Untuk lokasi gedung OPD akan kita sebar di beberapa kecamatan,” kata Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin.
Orang nomor satu di Buteng ini menjelaskan, lokasi gedung OPD dibangun di beberapa wilayah dengan tujuan untuk pengembangan wilayah. Diharapkan keberadaan OPD di berbagai kecamatan akan menumbuhkan ekonomi baru guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buteng, Aminuddin menyebut, pembangunan kantor OPD pada 2021 mendatang sudah mulai dipersiapkan. Langkah awal pada 2020 ini adalah pematangan lahan.
“Rencana ada dua tambahan pembangunan kantor OPD pada 2021 mendatang. Satu tambahan di lokasi pembangunan satu OPD sebelumnya di Kecamatan Lakudo tepatnya di Desa Nepa Mekar dan satunya di Desa Langkomu, Kecamatan Mawasangka Timur,” kata Aminuddin.
Kata Aminuddin, pematangan lahan pembangunan saat ini tengah berlangsung. Masing-masing lokasi dianggarkan Rp 1 miliar.
“Jadi untuk dua lokasi itu jumlahnya Rp 2 miliar,” katanya.
Aminuddin menjelaskan, selain dua lokasi itu, pada 2021 mendatang direncanakan juga pematangan lahan kantor DPRD Buteng, Dinas Kesehatan dan BKKBN. Rencana pembangunan pada 2022.
Dukung Kondusifitas Daerah, Hibahkan 10 Hektar Lahan Bangun Polres Buteng
Bupati Buteng, H. Samahuddin berupaya mewujudkan keinginan masyarakat untuk menghadirkan pembangunan Polres Buteng. Langkah nyata atas keinginan ini telah diwujudkan dengan menyerahkan hibah tanah seluas 10 hektar ke Polres Baubau untuk ditindaklanjuti ke Polda Sultra.
“Polda mensyaratkan pembangunan Polres dengan lahan seluas 5 hektar. Nah, kami siapkan malah 10 hektar,” kata H. Samahuddin.
Diyakini kehadiran Polres Buteng nantinya akan menjadikan suasana Kamtibmas semakin aman dan nyaman. Dengan begitu pembangunan daerah akan semakin maju.
Sebagai bentuk komitmen, H. Samahuddin juga akan menyiapkan kantor sementara Polres Buteng. Hal itu sebagai salah satu syarat pendukung agar usulan pembangunan Polres Buteng bisa terealisasi. Selain itu akan disiapkan beberapa rumah dinas untuk pejabat Polres nantinya.
“Kita dukung, kita akan siapkan. Tidak mungkin kita usulkan pembangunan baru kita biarkan mereka berkantor di jalan,” kata H. Samahuddin.
Kendati begitu, H. Samahuddin menyerahkan sepenuhnya soal pembangunan Polres Buteng itu. Apalagi sertifikat lahan pembangunan Polres Buteng juga sudah diserahkan dengan sukarela ke Polda Sultra.
“Kami memberikan sertifikat dengan sukarela tanpa dibiayai pemerintah daerah sebagai komitmen kami mewujudkan kondusifitas dan rasa aman untuk masyarakat,” katanya.
Alhasil, komitmen Pemkab Buteng ini pun berbuah manis. Kapolres Baubau, AKBP Rio Tangkari meyakinkan bila pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Buteng bakal memiliki Polres sendiri. Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi positif usulan pembangunan Polres Buteng pada 2021.
“Polda Sultra akan prioritaskan proses pembangunannya di tahun 2021,” kata AKBP Rio Tangkari.
Kata dia, Polres Baubau telah mengupayakan usulan pembangunan tersebut ke Polda Sultra. Sebelumnya, Pemkab Buteng telah menghibahkan lahan seluas kurang lebih 10 hektar untuk lahan pembangunan.
“Kita sudah respon dan menindaklanjutinya dengan membuat laporan resmi ke Polda Sultra. Sejumlah persyaratan administrasi telah dilengkapi termasuk juga hal teknis operasional kita sudah diskusikan dengan Pemkab Buteng dan responnya baik,” pungkasnya. (Adv)
