RUMBIA, Rubriksultra.com– Bantuan perahu jenis fiber untuk nelayan Desa Puu Nunu, Kabupaten Bombana menuai polemik. Pembagian bantuan melalui Dana Desa (DD) ini diduga tidak tepat sasaran.
Kepala BPD Desa Puu Nunu, Saat Latief mengatakan, prioritas penerima bantuan perahu fiber ini seharusnya dikhususkan untuk nelayan. Namun fakta di lapangan, penerimanya beragam profesi mulai dari pekerja tambang, petani, bahkan kepala dusun.
“Bahkan yang dapat bantuan ini malah anggota saya sendiri, sudah jadi anggota BPD, kerja ditambang lagi. Mau apakan itu perahu, mending salurkan ke yang lain, masih banyak yang betul-betul profesinya sebagai nelayan namun belum dapat bantuan,” kata Saat Larief ditemui di Pongkalaero, Jumat 4 Desember 2020.
Didalam RAB, kata dia, pengadaan kapal fiber ini hanya berjumlah 15 unit. Namun, pihak desa malah mengadakan perahu fiber ini sebanyak 20 unit tanpa ada koordinasi dari BPD.
“Nah yang lima ini anggarannya dari mana. Lagian penyaluran perahu ini tanpa ada koordinasi ke kami sebagai bentuk pengawasan,” tuturnya.
Ia berharap ke depan pembagian bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Sehingga manfaat bantuan bisa berdaya dan para penerima bisa meraup penghasilan dari bantuan ini.
“Jangan yang penerima bantuan cuma yang sekedar salurkan hobi saja “tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Puu Nunu, Sahluddin membantah tudingan penerima bantuan tidak tepat sasaran. Kata dia, nama-nama penerima bantuan bukan dari dirinya, namun didapatkan dari usulan tiap-tiap kepala dusun yang ada di Desa Puu Nunu.
“Kita ini hanya menyalurkan dan data nama-nama penerima itu dari kepala dusun, mereka yang menyodorkan nama nama itu,” bebernya.
Ia menegaskan, dalam realisasinya, penerima bantuan berprofesi sebagai nelayan. Bahkan, siapapun bisa dapat asal ber-KTP nelayan.
“Jadi kita tidak memandang bahwa dia salah satu anggota BPD, apakah dia sudah kerja ditambang, namun yang kami hindari dia berprofesi sebagai PNS, yang penting KTP-nya berprofesi nelayan”tuturnya.
Terkait tidak dilibatkannya pihak BPD dalam penyaluran bantuan itu, Sahluddin mengatakan, bahwa pihaknya sudah sering sampaikan ke Ketua BPD bahkan saat hendak akan mensosialisasikan bantuan tersebut.
“Saya sampaikan di masjid saat Jumat, saya akan bagikan itu perahu, bahkan sebelum dibagi, saya lakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima, dan bahkan ada perwakilan BPD didalam saat pembagian itu,”bebernya.
Sahluddin menambahkan, sesuai perencanaan, usulan awal di dalam RAB memang 15 unit dan bantuan sudah dibagikan. Sementara 5 unit tambahan dianggarkan di APBD perubahan.
“Saya panggil pendamping desa, panggil bendahara, panggil sekdes, panggil PPK, bahkan Ketua BPD saya panggil secara lisan untuk musyawarahkan ini, dan hasilnya yang lima unit kita adakan di APBD perubahan,” pungkasnya. (adm)
Laporan: Agus.S
