RUMBIA,Rubriksultra.com- Pemerintah Kabupaten Bombana serius memerangi Covid-19. Anggaran akan disiapkan untuk pengadaan vaksin bila diminta pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kesehatan Bombana, dr. Sunandar mengatakan, selain anggaran, data masyarakat yang akan divaksin sudah ada. Begitu pula distributor logistik dan kesiapan vaksinator atau Nakes terlatih untuk vaksinasi.
“Kita sudah siapkan semuan. Kalau sudah ada pemberitahuan vaksin Covid-19 yang aman, pada prinsipnya kita siap jika diminta,” bebernya.
Namun hingga saat ini petunjuk teknis terkait pengadaan vaksin tersebut belum ada kepastian atau yang sifatnya resmi.
dr Sunandar bercerita, saat dirinya mengikuti acara submeeting yang diikuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dan Kominfo, disampaikan pengadaan vaksin merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Jadi pemerintah pusat menyiapkan dana dalam bentuk perbantuan sedangkan pemerintah daerah menyiapkan dana sharingnya,” tuturnya.
Kata Sunandar, kalaupun menjadi tanggung jawab penuh oleh pemda. Pihaknya sudah memperhitungkan jumlah keseluruhan penduduk yang mendapatkan vaksinasi tersebut.
“Kalaupun toh misalnya dilakukan secara tanggungan penuh pemerintah daerah, kami sudah berhitung sekitar ada 81 ribu orang lebih yang bakal divaksinasi karena sasarannya adalah penduduk yang berumur kisaran 18-59 tahun,”terangnya.
Ditambahkan, dari jumlah 81 ribu penduduk Bombana yang bakal divaksin, maka didapatkan jumlah dana yang harus digelontorkan pemda sebanyak Rp 98 miliar. Namun jika diminta sharing dengan pemerintah pusat, maka Pemkab Bombana hanya mengeluarkan sekitar Rp 9,8 Miliar untuk distribusi vaksin.
“Kalau kita diminta sharing 10 persen dari Rp 98 miliar itu berarti sekitar Rp 9,8 miliar berarti kita butuh dana sharing sekian untuk distribusi vaksin Covid-19,”tuturnya.
dr Sunandar mengatakan, untuk pemberian vaksin pertama di Indonesia diprioritaskan untuk daerah daerah penularan sangat tinggi. Sedangkan untuk Sulawesi Tenggara, tidak masuk dalam daftar sepuluh daerah risiko penularan sangat tinggi.
“Jika itu terlaksana dan Sultra masuk dalam penyaluran vaksin maka yang bakal diprioritaskan untuk vaksinasi yakni Nakes, Guru, TNI dan Polri, juga pegawai pegawai baik swasta atau negeri yang bekerja dilayanan publik,”pungkasnya. (adm)
Laporan : Agus S
