BAUBAU, Rubriksultra.com- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau akhirnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat yang sudah dipersiapkan selama tiga tahun sejak 2017 lalu itu diserahkan MenPAN-RB, Cahyo Kumolo secara virtual, Senin 21 Desember 2020.
Kepala KPPN Baubau, Nazuar mengaku bangga atas capaian yang telah dipersiapkan sejak 2017 lalu itu. Kata dia, predikat WBK diberikan ke unit kerja yang memenuhi sebagian besar komponen pengungkit dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Dikatakan, predikat WBK tersebut merupakan bukti pengakuan publik atas integritas dan pelayanan KPPN Baubau yang tidak diragukan lagi kualitasnya serta bebas dari praktek korupsi.
Nazuar mengatakan, keberhasilan itu berkat sinergi internal dan dukungan dari enam pemerintah daerah di Kepulauan Buton. Partisipasinya menggunakan layanan survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang dilaksanakan secara online pada bulan September lalu.
PIC Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM KPPN Baubau, Abdul Rohman Fauzi menambahkan, keterbatasan SDM pada masa awal pembangunan zona integritas menjadi tantangan tersendiri. Apalagi KPPN Baubau memiliki layanan di Wakatobi sehingga perlu pengaturan pegawai yang bertugas setiap bulannya.
“Pada tahap pemenuhan dokumen, banyak dokumen yang diselesaiksan di luar jam kerja pada malam hari atau pada hari libur dikarenakan jam kerja digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pokok selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah,” katanya.
Proses upload dokumen ke dalam Digital Integrity Assesment (DIA) aplikasi yang dipergunakan lingkup Kementerian Keuangan juga sempat mengalami kendala. Mulai dari compress PDF yang cukup memakan waktu sampai jaringan internet yang kurang baik untuk proses upload.
Apalagi, masuk kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, mengubah metode penilaian karena sebagian besar dilakukan secara daring yang telah diinisiasi sebelumnya pada tahun 2019.
“Harapan kami ke depan KPPN Baubau lebih meningkatkan pelayanan secara professional sehingga dapat mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Senantiasa meningkatan capaian kinerja dan mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat dinikmati oleh stakeholders serta dapat menjadi role model bagi instansi pemerintah lainnya di Kepulauan Buton,” tutupnya. (adm)
Laporan : Ady
