RUMBIA,Rubriksultra.com- Transparansi pembangunan masjid di Ibu Kota Kecamatan Kabaena Timur tepatnya di Kelurahan Dongkala dipertanyakan. Sejumlah aktifis dari Lingkar Hijau Kabaena (LIHIKA) bahkan menggelar unjuk rasa di depan kantor kecamatan untuk meminta jawaban pemerintah setempat, Kamis 17 Desember 2020.
Ketua LIHIKA, Adjen Feriadi mengatakan, pembangunan masjid tersebut sudah menghabiskan anggaran tak sedikit. Dana tersebut merupakan bantuan dari pihak perusahaan tambang nikel PT Narayana Lambale Sejahtera (NLS).
Pembangunan masjid merupakan komitmen antara masyarakat dan pihak perusahaan. Adjen mengaku pembangunan masjid diduga sudah menghabiskan anggaran hingga Rp 1,3 miliar sejak perusahaan itu berdiri.
“Itu belum termasuk pengadaan kubah mesjid yang nilainya Rp 450 juta,”tuturnya.
Berangkat dari persoalan itu, kata dia, masyarakat mempertanyakan transparansi anggaran yang selama ini dikelolah panitia pembangunan masjid. Sebab, masjid ini diprediksi rampung dipenghujung tahun ini namun malah masih jauh dari kesan selesai.
“Kami minta transparansi dari pihak panitia. Sudah hampir setahun pembangunan ini belum selesai, apalagi tak ada ruang untuk mengundang masyarakat membahas masalah proyek masjid tersebut,”tuturnya.
Selain masjid, massa juga meminta agar pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan terkait pasar rakyat. Menurut Adjen, ada oknum-oknum yang sengaja menguasai tempat tersebut.
“Untuk pasar rakyat, kita curigai dikuasai oleh oknum-oknum tertentu saja, bahkan satu orang itu bisa memiliki dua hinga empat bahkan lima petak,” katanya.
Tak sampai disitu, massa juga meminta persoalan lahan warga yang diklaim oleh oknum agar secepatnya diselesaikan, sebelum menimbulkan keributan yang bisa menimbulkan caos di tengah masyarakat.
Kata dia, lahan seluas kurang lebih 200 meter persegi yang berada di wilayah Dongkala, diketahui merupakan hasil kesepakatan yang dibangun oleh camat dan tokoh masyarakat. Sebelumnya disepakati lahan itu diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan untuk warga yang belum memiliki rumah.
Namun seiring berjalannya waktu, lahan tersebut kini berpolemik tentang hak kepemilikan yang diklaim oleh salah satu oknum.
“Berdasarkan informasi yang kami dapat diduga ada oknum tertentu yang bermain dan mengkalaim lokasi itu. Kita curigai juga, terjadi jual beli lahan bahkan oknumnya kami duga pejabat kecamatan,”bebernya
Olehnya itu, massa aksi meminta kepada pihak pemerintah supaya merespon dan tidak tutup mata terkait persoalan ini. Dengan begitu tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
“Kami percaya sama pemerintah, tapi harusnya persoalan ini diambil alih oleh pemerintah sebelum terjadi kekisruhan,”pungkasnya.
Awak media ini mencoba mengkonfirmasi Camat Kabaena Timur, Ahna atas tuntutan massa. Namun hingga berita ini diterbitkan, Ahna belum memberikan pernyataan resmi. (adm)
Laporan: Agus
