KENDARI, Rubriksultra.com- Presiden RI, Joko Widodo meminta agar sektor pertanian diperkuat. Utamanya dalam skala ekonomi dan teknologi dengan cara menekan biaya produksi sehingga harga jual lebih kompetitif.
Hal itu ditegaskan Presiden saat memimpin rapat Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang turut diikuti Gubernur Sultra, H. Ali Mazi bersama 33 gubernur lainnya serta bupati dan wali kota se-Indonesia secara virtual dari Istana Negara, Senin 11 Januari 2020.
Gubernur Sultra sendiri mengikuti rapat virtual ini dari Ruang Merah Putih, Rujab Gubernur Sultra didampingi Sekda Sultra Nur Endang Abbas, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra Muhammad Djudul, Kadis Perkebunan dan Holtikultura Sultra, La Haruna, Sekretaris Bappeda Sultra, Waode Muslihatun, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Sulwan Abunawas, beserta staf masing-masing.
Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 ini juga dihadiri secara langsung oleh 250 orang pejabat negara, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Daniel Johan, Mitra Kementerian Pertanian dan Jajaran Kementerian Pertanian. Selain itu secara virtual diikuti 1.250 orang peserta se-Indonesia.
Kata Presiden, di masa pandemi saat ini, sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius.
“Skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain,” katanya
Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor.
“Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan,” tukasnya.
Pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Maka, menurut Presiden Joko Widodo, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru.
“Oleh sebab itu kenapa saya dorong Food Estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah harus selesai. Kita mau evaluasi masalahnya apa, teknologinya yang kurang apa, karena ini akan menjadi contoh,” imbuh Presiden Joko Widodo.
Permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Biaya pokok produksi yang tinggi oleh karena produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor. Padahal untuk subsidi pupuk, Pemerintah menganggarkan 33 triliun setiap tahun.
Peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi. “Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas,” tuturnya. (adm)
