BAUBAU, Rubriksultra.com– Pemerintah Kota Baubau membahas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara tahun 2012 hingga 2020. Jumlahnya lebih dari 100 temuan.
Pembahasan pengawasan tindaklanjut atas temuan Inspektorat Baubau dan BPK tersebut berlangsung tertutup yang dipimpin Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse di kantor Wali Kota Baubau, Jum’at 29 Januari 2021.
Usai rapat, Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse mengatakan kepada awak media bila semua temuan baik sifatnya materil maupun dokumen administrasi dibahas. Hal itu merupakan wujud keseriusan Pemkot Baubau mempraktekkan pemerintahan yang bersih.
“Agar opini WTP bisa kita pertahankan,” singkatnya sembari menuju ruang kerjanya.
Inspektur Baubau, La Ode Abdul Hambali menambahkan, dalam pertemuan tersebut, terdapat lebih dari 100 temuan yang ditayangkan kepada para Kepala OPD. Jumlah temuan tercatat sejak tahun 2012-2020.
Masing-masing OPD memiliki temuan yang bervariasi. Mulai dari satu temuan hingga lebih dari 10.
“Paling banyak (temuan) itu berasal dari Sekretariat Daerah (Setda), Dinas PUPR dan RSUD. Karena tempat-tempat ini masalahnya kompleks terjadi,” katanya.
Dari hasil kesepakatan, semua OPD sepakat bila jumlah temuan di bawah lima diberi deadline untuk diselesaikan sampai Maret. Sementara untuk temuan di atas lima diberi waktu sampai minggu pertama April 2021.
Kendati begitu, La Ode Abdul Hambali tidak menyebutkan sanksi apa yang diberikan jika lewat batas waktu.
“Artinya rapat itu tujuannya agar semua kepala OPD secepatnya mengambil sikap, langkah-langkah apa yang dilakukan dari temuan-temuan itu,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, jenis temuan juga bervariasi. Mulai dari pengendalian intern, kurangnya SOP misal tanpa Perwali, dan ada juga mengenai kepatuhan.
“Artinya ada kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Namun pihak ketiga ini mengambil lebih dari volume pekerjaan sehingga perlu ada pengembalian, dan hal ini kerap terjadi dibeberapa OPD,” katanya.
Beruntung, kata dia, pihaknya sudah menuntaskan 83 persen temuan sejak tahun 2003 sampai 2020.
“Nah, yang dibahas sekarang ini sisanya, masih ada sekitar 10 persen lebih yang mengganjal,” tukasnya. (adm)
Laporan : Ady
