Oleh: Ir La Ode Budi
JAKARTA, Rubriksultra.com- Salah satu rekomendasi Jokowinomik adalah efisiensi terkait transportasi atau konektivitas antar daerah.
Biaya perpindahan barang yang murah, akan berakibat pergerakan barang dari Timur ke Barat Indonesia atau sebaliknya. Terjadi pertumbuhan perdagangan antar wilayah atau ekspor.
VISI Indonesia sebagai POROS MARITIM DUNIA, menuntut kelancaran transportasi di laut, melalui kebijakan TOL LAUT.
Dan untuk produksi perikanan, dilaksanakan dengan mencegah kapal masuk, dengan efek jera PENENGGELAMAN oleh Ibu Susi, dan mendorong NELAYAN DALAM NEGERI mengambil alih upaya tangkap tersebut.
Perencanaannya harus terintegrasi, bernama SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT). Busel terdaftar penerima SKPT tahun 2016.
Tujuannya, agar NELAYAN dapat kepastian menjual, nilai tambah perikanan (pengolahan) jadi milik daerah dan dapat dilakukan modernisasi ALAT TANGKAP.
NELAYAN INDONESIA difasilitasi mengisi kekosongan produksi ikan yang ditinggalkan oleh kapal asing (diusir).
BAGI DAERAH, yang masyarakatnya banyak NELAYAN, jika SKPT ini terwujud, maka sektor perikanan tangkap akan jadi SUMBER KESEJAHTERAAN bagi daerah itu.
Sedangkan, Pemerintah Pusat mendapatkan DEVISA EKSPOR atau PERTUMBUHAN EKONOMI.
Jadi bukan hanya daerah yang butuh Pemerintah Pusat, tapi Pemerintah PUSAT juga butuh KESIAPAN dan PELAKSANAAN dari DAERAH. (***)
