KENDARI, Rubriksultra.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) menjadikan potensi kebencanaan di Sultra sebagai perhatian serius dan harus mendapat penanganan khusus. Hal itu menjadi kesepakatan bersama Gubernur Sultra, H. Ali Mazi saat orang nomor satu di Sultra ini berkunjung di Graha BNPB-RI, Jakarta Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Kepala BNPB-RI, Doni Monardo membicarakan banyak hal soal potensi kebencanaan di Sultra. Salah satunya pemindahan permukiman warga Pasarwajo di pesisir Teluk Buton.
Pemindahan permukiman ini didasari pernah terjadi tsunami akibat gempat di laut Flores dengan magnitudo 7,8 SR pada 1992 silam. Kala itu, tsunami sampai ke pesisir Teluk Buton setinggi 74 cm di atas tanah atau 1,5 meter di atas permukaan laut rata-rata.
Pergerakan bumi di sekitar Pasarwajo pun lumayan masif. Laporan BMKG paling akhir terkait tanggapan gerakan tanah terjadi di Kaongkeokea, Pasarwajo, pada tanggal 8 Juli 2020, pukul 18:36:41 WITA.
Untuk menyelamatkan 97.670 jiwa penduduk Kabupaten Buton yang tersebar di tujuh kecamatan mulai dari Lasalimu hingga Kapontori, maka opsi pemindahan kota harus dilakukan.
Namun opsi ini masih akan ditindaklanjuti dengan verifikasi untuk melihat kondisi sesungguhnya yang terjadi di sana dan bagaimana langkah mitigasinya. Verifikasi juga dilakukan untuk melihat seberapa besar dampak bencana yang ditimbulkan, utamanya dampak tsunami yang dapat terjadi setiap saat, dan juga banjir akibat Rob (Rob adalah naiknya permukaan air laut, atau air laut yang pasang dan menggenangi daratan pada daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut).
Kepala BNPB-RI Doni Monardo menyatakan bahwa kendati tidak dapat dipastikan kapan, namun kemungkinan tsunami masih akan terjadi di Pasarwajo, atau di pesisir Kabupaten Buton yang menghadap langsung Laut Banda.
“Jika suatu daerah pernah dilanda tsunami, maka kemungkinan besar daerah tersebut masih akan menerima impact yang sama, entah kapan,” kata Doni Mornado.
Selain itu, Gubernur Ali Mazi juga membeberkan soal rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana longsor dan banjir besar tahunan pada tahun 2019 dan tahun 2020, yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Sultra. Diantaranya Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana.
Hal ini juga akan segera ditindaklanjuti oleh BNPB-RI setelah dilakukan verifikasi tahap awal. “Verifikasi tersebut bertujuan untuk mendeteksi besaran dan dampak bencananya seperti apa,” jelas Ali Mazi.
Aliran Sungai Wanggu juga mendapat perhatian serius Gubernur sultra, Ali Mazi dan Kepala BNPB-RI Doni Monardo. Sedimentasi (proses pendangkalan) yang terjadi di muara sungai ini, ikut menyebabkan pendangkalan pada dasar Teluk Kendari.
Volume sedimen yang masuk ke DAS (Daerah Aliran Sungai) Wanggu sebagian besar disumbangkan oleh aktivitas pertambangan dan kegiatan masyarakat di dua kabupaten/kota yang dilalui sungai ini. DAS Wanggu merupakan bagian dari Sungai Lasolo–Sampara, yang secara administratif meliputi Kota Kendari (Kecamatan Mandonga, Baruga dan Anduonohu), dan Kabupaten Konsel (Kecamatan Ranomeeto, Moramo dan Konda).
Kepala BNPB Provinsi Sultra, Muhammad Yusup menambahkan, pertemuan tersebut berhasil mendorong sejumlah keputusan penting terkait kebencanaan di Provinsi Sultra. Kedua belah pihak menjadikan potensi kebencanaan di Sultra sebagai perhatian serius dan harus mendapat penanganan khusus.
“Khususnya pemerintah provinsi. Sebab, potensi kebencanaan ini adalah dampak dari masifnya aktivitas masyarakat yang berada di perlintasan sungai, utamanya areal-areal penambangan dan aktivitas manusia yang tidak bersahabat dengan alam,” tandas Muhammad Yusup. (adm)
