LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Abdullah, menyayangkan 113 guru di sejumlah sekolah di Buteng tak bisa menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ia pun menyarankan agar masing-masing sekolah melakukan pengadaan mesin finger baru.
Abdullah menjelaskan, sejak awal pihaknya telah menyampaikan kepada guru termasuk yang menerima sertifikasi, walaupun punya mesin finger print tetapi dibackup juga dengan absen manual.
“Absen manual khan sudah ada, ini kita bawa lagi di BKPDSM, tetapi kalau BKPSDM tidak mau membayarkan maka tidak ada pilihan lain. Karena tidak bisa juga dibayarkan kalau BKPSDM tidak setuju. Persoalannya kembali kesana, tapi kasihan guru-guru hanya karena persoalan fingernya rusak. Sekarang mengajar tidak?, khan kasihan,” kata Abdullah, di ruang kerjanya, Senin 3 Mei 2021.
Kata dia, finger yang ada di sekolah diadakan dari dinas pendidikan dan ada pula menggunakan dana BOS masing-masing sekolah. Finger tersebut sudah berjalan tiga tahun, sementara masa garansinya hanya satu tahun.
Dikatakan, apabila finger ini sudah rusak maka terpaksa harus beli lagi. Finger tersebut disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing.
“Bukan seperti finger yang dipakai di BKPSDM yang harga Rp 10 jutaan. Kita harga Rp 3 jutaan, yang jelas yang tidak bisa beli di BOS kita belikan fingernya. Itu saja masalahnya, jadi harus saya sampaikan kepala sekolahnya ini terpaksa harus beli finger lagi,” katanya.
Abdullah mengaku pihaknya tidak akan mampu bila harus membeli finger seharga Rp 10 juta dengan banyaknya sekolah di Buteng. Namun, di dana BOS dimungkinkan, sehingga pengadaan finger disilahkan kepada masing-masing sekolah untuk membeli.
“Tapi khan kasihan, misalnya bulan ini mau pesan finger, khan tidak mungkin datang besok. Kalau tidak ada kebijakan, maka dua triwulan ini tidak bisa terima TPP. Ini sudah Mei, paling Juli baru masuk, tidak terbayar lagi. Tapi yang punya kewenangan menilai itu BKPSDM, saya tidak bisa mencampuri itu, saya hanya mengusul,” katanya.
Hal ini, kata dia, juga terjadi di beberapa OPD lain yang juga tidak menerima. Namun dirinya sangat menyesalkan bila guru tidak menerima TPP itu.
“Saya bukan tidak percaya dengan finger tapi kita lihat kondisi. Ada sejumlah ASN dari Baubau, jam berapa tibanya dari Baubau, tapi fingernya hadir terus. Khan ini, kalau guru itu paling terlambat 7.30 WITa sudah di sekolah, tapi karena fingernya bermasalah ya sudah. Tapi apa 100 persen penilaian itu hanya di finger, apa tidak ada kinerjanya, BKPSDM yang tahu,” katanya.
Atas kondisi ini, Abdullah akan mendorong seluruh sekolah untuk mengadakan finger yang baru. “Suka tidak suka harus, karena kita antisipasi ke depannya jangan sampai berlaku juga kepada guru sertifikasi,” tandasnya. (adm)
