BAUBAU, Rubriksultra.com- Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI siap membantu pembangunan Sistem Resi Gudang (SRG) dan pasar rakyat di Kota Baubau. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan, Dr Jerry Sambuaga saat malam ramah tamah dan jamuan makan malam Pemkot Baubau bersama Kementerian Perdagangan dan Pangdam VII Hasanuddin, di Rujab Wali Kota Baubau, Rabu malam 26 Mei 2021.
Proposal usulan pembangunan ini sebelumnya disampaikan Pemerintah Kota Baubau melalui Sekda Baubau, Dr Roni Muhtar, saat kedatangan Wamen Dr Jerry Sambuaga di Bandara Betoambari, Rabu siang.
Menurut Wamen, salah satu yang menjadi prioritas dari Kementerian Perdagangan saat ini adalah pasar dan SRG. Apalagi SRG ini berada di bawah koordinasi dari Kemendag, sehingga pihaknya menyadari konsep SRG ini sangat penting untuk masyarakat.
Sebab, ia melihat banyak petani, banyak nelayan, dan pelaku komoditas ketika sudah mempunyai komoditas yang akan diperdagangkan maka petani, nelayan ataupun pelaku komoditas lainnya tidak punya tempat untuk penyimpanan barangnya.
“Akibatnya, petani ataupun nelayan dan pelaku komoditas lain menjual harga yang tidak menguntungkan khususnya pada saat panen dan ini terjadi di seluruh Indonesia dan menimbulkan kerugian karena terpaksa menjual ketika panen dan harga turun yang tidak sesuai dengan yang diinginkan,” kata Dr Jerry Sambuaga melalui Diskominfo Baubau.
Olehnya itu, Kementerian Perdagangan memberikan solusi untuk membangun gudang-gudang yang dinamakan dengan SRG. Sebab ketika ada gudang dan memberikan izin membangun SRG maka petani, nelayan ataupun pelaku komoditas lainnya dapat menyimpan barang komoditasnya di gudang-gudang tersebut lebih dari 3 sampai 6 bulan.
“Jadi ketika harga sudah mulai naik petani sudah bisa menjual komoditasnya dengan harga yang menguntungkan. Selain itu , petani juga bisa mendapatkan pinjaman dari bank karena barang yang disimpan itu dapat diagunkan sebagai instrumen tunda jual pada saat harga barang turun juga bisa dijadikan alat untuk menjadikan pinjaman. Ini bisa menghindari tantangan-tantangan atau isu selama ini sebab mungkin banyak petani menjual kepada tengkulak. Sehingga, ini yang dicoba untuk jadikan solusi,” katanya.
Saat ini, Kementerian Perdagangan sudah memberikan izin SRG sebanyak 123 di seluruh wilayah di Indonesia. Namun izin SRG yang sudah dikeluarkan tersebut tetap dipantau oleh Kementerian Perdagangan dengan tujuan untuk memastikan SRG ini dijalankan.
Sebab meskipun izin telah dikeluarkan dari Kementerian Perdagangan tetapi implementasi dan pelaksanaannya menjadi domain dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, menjadi perhatian bersama untuk bersinergi hubungan horizontal -vertikal dengan baik serta dibutuhkan suport dari wali kota dan bupati khususnya yang bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan program ini jalan.
Sebagai tindak lanjut dari program SRG ini maka Kementerian Perdagangan juga sudah melakukan MoU dengan salah satu Bank BUMN di pusat untuk skema pembiayaan. Sebab diketahui banyak yang menjadi tantangan di daerah-daerah dimana gudang ada tapi pengelolaan belum ada serta pembiayaan susah. Hal ini dikarenakan tidak adanya skema pembiayaan dari Bank.
“Kementerian Perdagangan bekerja keras untuk memastikan itu supaya tidak terjadi, dengan cara kita melakukan MoU dengan Bank yakni BRI, dan disitu sudah ada dukungan dari Bank BRI untuk memastikan ada suport para pelaku kita untuk mengelola gudang. Jadi kita tidak memikirkan gudangnya saja tapi skema pembiayaan untuk memastikan berhasil,” katanya.
Pihaknya juga akan memastikan sisi penjualannya sebab ditahu bersama memang petani sudah ada jalur untuk menjual tetapi untuk lebih maksimal lagi maka akan dilakukan MoU dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (Aprindo). Ini berarti seluruh ritel di seluruh Indonesia tokoh-tokoh seperti hipermart nanti barang komoditas pelaku usaha masuk ritel-ritel.
“Memang tidak semua tapi paling tidak alternatif supaya ada tempat bagi pedagang khususnya UMKM untuk jualan. Dan ada 20 komoditas yang bisa di SRG kan. Nanti lengkap listnya mulai dari gabah, kopi , bawang merah, jagung, ikan dan seterusnya. Jadi petani dan nelayan punya barang komoditas tidak tahu simpan dimana gunakanlah SRG,” jelasnya.
Sedangkan untuk pasar, Dr Jerry Sambuaga mengakui hal ini menjadi perhatian bersama karena di seluruh Indonesia itu pasti salah satu fokus adalah soal pasar yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan jual beli, transaksi dan seterusnya. Oleh sebab itu, pihaknya mempersilahkan mempersilahkan Wali Kota Baubau, Dr H AS Tamrin untuk menyerahkan proposal kepada Kementerian Perdagangan RI dan selama sesuai prosedur.
“Anggaran ada, Insya Allah akan diberikan kepada Pemkot Baubau,” katanya.
Wali Kota Baubau, Dr H AS Tamrin mengungkapkan, harus ada sinergitas lintas horizintal dan sinergitas antar sektor antar daerah yakni Wakatobi, Buton, Baubau, Buteng dan Busel yang kesemuanya punya potensi masing-masing. Semua harus diberi ruang untuk berkembang yang selanjutnya didorong seperti halnya Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata.
“Bagaimana caranya didorong dengan mempersiapkan segala fasilitas pendukung di Baubau agar para wisatawan ke Wakatobi betah di sana. Begitu pula dengan Aspal yang di Buton. Kemudian juga perikanan ada potensinya di Buton, Buteng, Busel dan Wakatobi. Bagaimana modelnya untuk berkembang tentunya ada sentral distribusi produk-produk tersebut,” katanya.
AS Tamrin mengajak semua kepala daerah yang ada didalam cakupan wilayah Kepton untuk bahu-membahu saling mendukung membangun daerah sebagaimana yang telah dilakukkanya beberapa hari lalu menandatangani MoU dengan Wali Kota Kendari yang tujuannya adalah untuk saling mendukung produk -produk.
“Landasan semua ini adalah PO-5 yang nilai-nilai universal sudah ada sejak dahulu kala, tinggal kita mau pakai atau tidak. Ini pula akan membawa suasana yang aman, damai, tentram, harmonis,”ungkapnya.
Di tempat yang sama, Pangdam VII Hasanuddin, Mayjend Muh Safei Kasno memohon dukungan dan doa kepada seluruh pemerintah dan masyarakat Sultra agar dapat melaksanakan tugas sebagai Pangdam VII Hasanuddin sehingga berjalan lancar dan sukses. Selain itu, kepada bupati dan wali kota yang ada di Sultra dikarenakan rentang kendali yang cukup luas, agar ikut mengawasi prajurit Kodam VII Hasanuddin. (adm)
