BAUBAU, Rubriksultra.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kota Baubau agar terbuka soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangan ada yang disembunyikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik.
Hal itu dikatakan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah IV, Basuki Haryono, saat bertandang di Baubau dalam rangka koordinasi dan supervisi dengan Pemkot Baubau dalam hal pencegahan korupsi , Jumat 4 Juni 2021.
“Program rutin ini merupakan salah satu upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi,” katanya.
Basuki Haryono juga mengingatkan agat dalam penyerahan dan persetujuan APBD, Pemkot dan DRPD Baubau mesti patuh mempublikasikan di laman jaga.id agar bisa dilihat semua orang.
Aplikasi ini merupakan jendela daerah.Masyarakat bisa ikut mengontrol program-progman KPK terhadap Pemda dan kinerja Pemda tersebut.
“Tapi sejauh ini Pemkot Baubau rupanya sudah cukup terbuka soal APBD. Tapi jangan ada yang disembunyikan sebab kami bakal bongkar itu, mau menyembunyikan apapun kita bisa tahu, bisa kelihatan,” katanya.
Basuki menambahkan, salah satu instrumen yang harus dipatuhi pemerintah daerah untuk keterbukaan adalah MCP (Monitoring Centre for Prevention). Indikatornya ada delapan diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. (adm)
Laporan : Ady
