RUMBIA, Rubriksultra.com- Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menolak rencana reklamasi Pulau Basa yang berada di wilayah Kecamatan Poleang. Reklamasi bertujuan untuk pengembangan pariwisata.
Penolakan ini disampaikan dalam rapat dewan pemandangan fraksi terkait Raperda APBD Perubahan 2021 yang digelar di ruang rapat DPRD Bombana, Kamis 9 September 2021.
Juru Bicara Fraksi Perjuangan Demokrasi, Herlin menolak keras terkait wacana reklamasi Pulau Basa. Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya aspek ekonomi saja yang jadi perhatian dan pertimbangan, namun ada beberapa prinsip yang mestinya diperhatikan agar pembangunan bisa berkelanjutan dan tidak terjadi ketimpangan budaya, sosial dan lingkungan.
“Fraksi Perjuangan Demokrasi menolak dengan keras apabila pembangunan hanya dengan penekanan dan pertimbangan pada aspek ekonomi semata, tetapi di satu sisi harus dibayar mahal dengan ketimpangan dan kerusakan sosial, budaya dan lingkungan,” ucapnya.
Olehnya itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan pihak swasta agar terbuka dan menyampaikan secara detail dan utuh terkait rencana reklamasi untuk pembangunan industri pariwisata, resort dan pengelolaan perikanan di Pulau Basa.
Soorotan terkait rencana reklamasi pulau Basa juga disampaikan Fraksi Gerindra, Suryadi. Menurutnya, pembangunan pariwisata di Pulau Basa merugikan masyarakat peisisir. Selain itu, ia menyebut tidak ada transparansi pemda terkait investasi tersebut.
“Fraksi Gerindra berpandangan, Pemda harus menjadi fasilitator atara investor dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi transparansi investasi dengan semua stekholder,”bebernya.
Sementara, Fraksi Kebangkitan dan Keadilan meminta Pemkab Bombana agar pembangunan industri pariwisata di Pulau Basa dikaji dengan cermat dan matang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilqn keputusan.
“Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak melupqkqn nilai kearifan lokal yang ada dikalangan masyarakat,” singkatnya. (adm)
Peliput : Agus Saputra
