BURANGA, Rubriksultra.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Utara (Butur), Hardhy Muslim, menegaskan bila Aparatur Sipil Negara (ASN) harus punya inovasi. Selain itu memiliki gerak cepat dalam menanggapi isu-isu strategis kekinian dalam era 4.0 sehingga dapat mengimplementasikan visi dan misi pemerintah.
“Hal itulah yang menjadi prinsip dasar non job sejumlah pejabat daerah yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kita coba tata kembali manajemen ASN Buton Utara sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, terutama menyangkut daftar urut kepangkatan (DUK), pola karir ASN, etika birokrasi dan lain sebagainya,” katanya.
Selain itu, alasan lainnya adalah tidak optimalnya pelaksanaan 100 hari kerja Bupati Butur karena tidak didukung oleh ASN atau pejabat yang ada. Sehingga diperlukan penyegaran dalam rangka menyukseskan visi dan misi pemerintah.
Jenderal ASN Butur ini juga menyebut beberapa indikator yang menjadi bahan evaluasi kinerja ASN selama ini. Diantaranya Butur termasuk dari 3 daerah di Sultra yang inovasinya rendah (disclaimer).
Selain itu, sumbangsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buton Utara sangat rendah terhadap DAU hanya sekitar 3 persen, lalu realisasi APBD sampai Agustus baru dikisaran 30 persen.
Kata dia, demosi bukanlah sebagai penghambat karir. Evaluasi kinerja akan terus dilakukan sebagai bagian pembinaan diri.
“Kami akan kembalikan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan dan setahun jika mereka dapat menunjukan kinerja yang baik, demikian juga yang kinerjanya buruk kami tidak segan-segan akan mencopotnya,” tegasnya.
Olehnya, ia pun meminta agar pelantikan beberapa waktu tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi mengaitkan hubungan antara dirinya dan Wakil Bupati Butur, Ahali, renggang karena masalah tersebut.
“Sampai saat ini, hubungan saya dengan pak wakil masih harmonis, bahkan memberi masukkan dalam pengisian jabatan. Bahkan Kamis lalu, saya rapat koordinasi OPD bersama beliau,” tandasnya. (adm)
Laporan : Sri Yanti Putri
