BURANGA, Rubriksultra.com- Polemik rekomendasi KASN terkait non job sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) terus bergulir. Tak sedikit yang mendesak agar rekomendasi segera ditindaklanjuti, namun ada pula yang menilai non job tersebut merupakan bentuk loyalitas kepada pimpinan.
Ketua Ikatan Pemuda Pembaharu Buton Utara (IP2 Butur), Kasno Awal menilai, penyegaran birokrasi di pemerintahan Bupati Butur, Ridwan Zakariah, mestinya tidak perlu menjadi polemik. Sebab hal itu merupakan urusan internal ASN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Bupati dan perangkat dalam birokrasinya yang akan membantu menuntaskan visi misi lima tahun ke depan, di ana juga diatur tentang loyalitas pegawai,” kata Kasno Awal, Sabtu 16 Oktober 2021.
Menurutnya, masalah rekomendasi yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti bukanlah merupakan bentuk perlawanan pemerintah. Tetapi kemungkinan ada tujuan agar membuat struktur birokrasi menjadi semakin solid.
“Kita pahami bahwa seorang pemimpin harus mampu membentuk iklim yang bagus dalam sebuah lembaga untuk itu pasti akan mencari orang-orang yang bisa diajak komunikasi dengan baik termaksud loyalitas yang baik, Bupati belum cukup setahun dilantik, berikan kesempatan mereka untuk berbuat,” katanya.
Kasno menjelaskan, persoalan rekomendasi KASN telah jelas disampaikan, apabila tidak ditindaklanjuti maka ada sanksi yang akan diterima.
“Pastinya pemerintah daerah paham dengan aturan yang ada. Intinya itu persoalan internal pemerintah,” katanya.
Saat ini, kata dia, ada beberapa agenda penting yang dihadapi pemerintah. Diantarnya perubahan anggaran dan penetapan APBD induk tahun selanjutnya.
“Kita harus sadar, kritikan dan memaksakan kehendak itu punya perbedaan. Berikan kesempatan pada mereka (Bupati dan Wakib Bupati Butur) untuk bekerja,” tandasnya. (adm)
Laporan : Sri Yanti Putri
