BATAUGA, Rubriksultra.com- Bupati Buton Selatan (Busel), H. La Ode Arusani, paham betul bila daerah yang dipimpinnya merupakan wilayah kepulauan, sehingga memiliki tantangan tersendiri dalam segala aspek pembangunan. Olehnya, orang nomor satu di Busel ini intens membangun aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah berupa pelabuhan rakyat di semua pulau yang ada agar pembangunan baik di wilayah daratan maupun kepulauan dapat merata.
Pembangunan pelabuhan rakyat ini telah digenjot sejak tahun lalu, dimana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Dirjen Perhubungan Darat melaunching pembangunan pelabuhan Siompu dan Kadatua. Launching bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2020 yang pusatkan di terminal penumpang tipe A Puuwatu Kota Kendari, Sabtu 19 September 2020 lalu.
Pada 2021 ini, giliran pelabuhan rakyat Bandar Batauga yang dimaksimalkan. Pembangunan pelabuhan rakyat Bandar Batauga ini ditandai dengan peletakan tiang pancang pelabuhan yang dipimpin Bupati Busel, H. La Ode Arusani, Jum’at 23 Juli 2021 kemarin.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, kehadiran pelabuhan rakyat ini guna menjawab dan mendukung percepatan mobilisasi logistik barang dan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah di Kabupaten Buton Selatan.
“Kawasan Bandar Batauga ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru. Pembangunan pelabuhan rakyat Bandar Batauga akan mendukung konektivitas antarwilayah yang menghubungkan wilayah kepulauan dengan daratan Buton khususnya Ibu Kota Kabupaten Buton Selatan,” kata Arusani.
Di kawasan Bandar Batauga juga telah terbangun pasar yang nantinya akan didukung terminal tipe C guna menghubungkan antar wilayah daratan. Selain itu, di kawasan ini juga sedang dibangun RSUD guna pendekatan pelayanan kesehatan baik dari wilayah kepulauan maupun daratan, serta ke depan rencananya akan dibangun rumah susun sebagai rumah singgah keluarga pasien.
“Di kawasan Bandar Batauga juga akan dibangun jalan by pass untuk menambah daya dukung kawasan termasuk didalamnya pembangunan Masjid Agung Buton Selatan dan ruang publik sebagai tempat interaksi masyarakat,” katanya.
Diyakini segala pembangunan yang dilaksanakan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat, segenap ASN serta khususnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Buton Selatan sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.
Bentuk Forum Tingkatkan Layanan Transportasi
Pemerintah Kabupaten Busel juga intens meningkatkan layanan dan penyelenggaraan lalu lintas dan jalan yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan. Peningkatan layanan ini diaplikasikan dengan pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Forum Layanan Terpadu Transportasi Darat.
Bupati Busel, H.La Ode Arusani mengatakan, sebagai daerah baru, Kabupaten Busel masih banyak membutuhkan pembangunan di segala bidang khususnya bidang perhubungan. Seiring dengan hal itu, sejumlah pembangunan infrastruktur perhubungan khususnya simpul transportasi sudah mulai dibangun.
Diantaranya pembangunan pelabuhan rakyat Bandar Batauga, pelabuhan penyeberangan Siompu dan Kadatua, perencanaan pembangunan Terminal Tipe B di Sampolawa, prasarana penunjang transportasi di Kecamatan Batauga dan Lapandewa, dan perencanaan Bandara Kargo/Pariwisata Kadatua.
“Ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan konektivitas antara moda transportasi laut, darat dan udara serta dapat menunjang pengembangan sektor kepariwisataan dan sektor lainnya di Kabupaten Buton Selatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Persoalan transportasi khususnya transportasi darat dan laut di wilayah Busel memang memerlukan perhatian khusus. Sebab secara geografis, Kabupaten Busel terdiri dari tujuh kecamatan, dimana tiga diantaranya wilayah daratan dan empat kecamatan wilayah kepulauan.
Permasalahan menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan pun semakin hari semakin kompleks. Baik dalam tatanan operasinal maupun pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten.
“Maka dalam upaya mengatasi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan serta kerusakan jalan diperlukan beberapa instansi terkait dalam penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri melalui forum ini,” katanya.
Forum ini merupakan badan Ad Hoc yang berfungsi sebagai wahana mensinergikan tugas pokok dan fungsi instansi penyelenggara LLAJ dalam rangka menganalisis permasalahan, menyembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan.
“Saya harapkan forum ini dapat memberikan kontribusi terutama mengenai masalah LLAJ sehingga bila ada permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan LLAJ dan tatanan transportasi baik persoalan angkutan jalan, jalan atau penindakan pelanggaran LLAJ dapat terlaksana dengan baik. Termasuk dapat memberikan masukan yang nantinya bisa mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menetapkan suatu kebijakan,” katanya.
Forum ini juga diharapkan dapat menyelaraskan setiap kebijakan mengenai penyelenggara LLAJ sehingga antara kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dapat sejalan dan bermuara pada peningkatan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di jalan provinsi maupun jalan kabupaten. (adv)
