KENDARI, Rubriksultra.com- Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang dipusatkan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan ini dijadwalkan dihelat 8-10 Juni 2022 mendatang.
Olehnya, Gubernur Sultra, Ali Mazi, berkomitmen menyukseskan giat tersebut. Orang nomor satu di Sultra ini langsung memimpin rapat pemantapan pelaksanaan kegiatan bersama Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra secara virtual, dari Rumah Jabatan Gubernur, Senin 25 April 2022.
Rapat pemantapan bertema Penyerapan Aspirasi Isu Kepulauan, Pesisir dari Perspektif Daerah dalam rangka persiapan GTRA Summit 2022. Adapun tema besarnya “Menuju Puncak G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan Melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan”.
Kabupaten Wakatobi sendiri ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga negara, asosiasi, organisasi masyarakat sipil (CSO/Civil Society Organization), dan organisasi lainnya.
Sebelum acara puncak di Wakatobi, serangkaian kegiatan terkait reforma agraria dilaksanakan sepanjang tahun 2021 sebagai bagian dari persiapan menuju GTRA Summit 2022, yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga, asosiasi, CSO, dan organisasi lainnya.
GTRA Summit merupakan pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, CSO, serta organisasi lain yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Kegiatan di tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan GTRA Summit pertama.
GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.
Sekadar diketahui, GTRA dibentuk dari pemerintah pusat hingga kabupaten. Tim GTRA pusat beranggotakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan reforma agraria, antara lain kementerian koordinator bidang perekenomian, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian pertanian, kementerian kelautan dan perikanan, dan kementerian/lembaga lainnya.
Di tingkat provinsi, dibentuk tim GTRA provinsi yang diketuai oleh Gubernur. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai ketua tim pelaksana harian melakukan tugas harian bersama dinas-dinas terkait di tingkat provinsi, seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, dan lain-lain.
Pada tingkat kabupaten/kota, turut dibentuk tim GTRA kabupaten/kota yang diketuai oleh bupati/walikota.
Pelaksanaan GTRA Summit 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia dan Segitiga Terumbu Karang Sedunia. Hal tersebut relevan dengan fokus isu yang diangkat pada GTRA Summit 2022 terkait penataan dan pengelolaan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (adm)
